DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin harus realistis dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bukan tanpa alasan, menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, pada periode pertama, pemerintah Jokowi terlihat kesulitan mencapai target pendapatan negara yang ditetapkan.
"Saya paham, salah satu kesulitan pemerintah terkait pengelolaan APBN adalah tak pernah tercapainya target pendapatan negara yg ditetapkan. Itu sebabnya pemerintah seharusnya realistis dalam menyusun anggaran," kata Fadli lewat akun Twitternya, Selasa (5/11).
Fadli kemudian membandingkan pendapatan negara di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Jokowi.
"Sebagai catatan, rata-rata kenaikan pendapatan negara pada periode pertama pemerintahan Presiden SBY di tahun 2005-2009 adalah sebesar 17,56 persen tiap tahun," imbuhnya Fadli.
"Namun, dalam lima tahun pertama pemerintahan Presiden Jokowi rata-rata kenaikannya hanya 5,73 persen saja. Artinya, pemerintah harus sadar diri dan segera merasionalisasi mimpinya," lanjutnya.
Lebih lanjut, kata Fadli, negara harus kembali utang untuk membiayai belanja yang tidak realistis.
"Jangan sampai, untuk membiayai belanja yang tak realistis, kita terus-menerus memperbesar utang," sesalnya.
Di akhir pemerintahan Presiden SBY, lanjut Fadli, Debt to Service Ratio (DSR) Indonesia masih di bawah 25 persen. Namun, di pemerintahan Jokowi, DSR ada di angka lebih dari 31 persen.
"Selama pemerintahan Presiden Jokowi, rata-rata penambahan utang pemerintah setiap tahunnya adalah sebesar 11,7 persen. Laju utang ini sangat kontras dengan laju pertumbuhan ekonomi yang hanya limit 5 persen," paparnya.
Fadli pun berharap agar pemerintahan Jokowi segera fokus ke soal ekonomi.
"Itu sebabnya, saya berharap pemerintah segera fokus pada soal ekonomi. Jikapun ingin mengikis radikalisme, perbaiki saja kualitas pertumbuhan ekonomi," tutupnya.(rmol)
