DEMOKRAIS.CO.ID - Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tentang peringatan hari guru nasional sempat viral dalam beberapa hari terakhir. Pidato itu mendapat pujian dari sejumlah pihak.
Namun, tidak demikian bagi Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon. Ia mengkritisi pidato Nadiem yang justru dinilai tak memperhatikan kesejahteraan guru.
"Dari teks pidato yang beredar di media, saya perhatikan Mendikbud lebih banyak memberikan arahan ketimbang penghargaan kepada para guru. Padahal, semangat utama peringatan Hari Guru bertujuan agar semua pihak, terutama pemerintah untuk menghormati, mengapresiasi, dan meningkatkan kesejahteraan guru," kata Fadli, dalam keterangannya, Senin, 25 November 2019.
Dia menyayangkan tak ada pesan Nadiem dalam kesejahteraan guru di pidato tersebut. Kata Fadli, menjadi ironis karena sudah 25 tahun memperingati Hari Guru Nasional, tapi isu kesejahteraan guru tidak kunjung terselesaikan.
"Sayangnya, pesan tersebut tak tercermin dalam pidato Mendikbud tahun ini. Tentunya, ini patut menjadi pertanyaan kita bersama, kenapa isu kesejahteraan guru tidak ada dalam public address Mendikbud," jelas Fadli.
Dia mengingatkan kunci pendidikan terletak pada kualitas tenaga pengajar. Namun, menurut dia, hingga sekarang belum terlihat kebijakan pemerintah secara serius untuk mengatasi problem kesejahteraan guru terutama guru honorer.
Fadli pun menyebut kondisi Indonesia saat ini dianggap sebagai darurat guru. Berdasarkan data Kemendikbud, guru PNS saat ini berjumlah 1,3 juta orang. Sementara, kebutuhan guru se-Indonesia mencapai 2.1 juta.
"Angka ini akan semakin meningkat, mengingat pada tahun ini terdapat 52 ribu guru PNS akan pensiun," tutur Fadli.
Meski demikian, Fadli tak menampik upaya pemerintah terkait keberadaan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Lalu, sisanya sebanyak 746.121 guru coba dipenuhi oleh pemerintah melalui guru honorer.
"Namun, keberadaan guru berstatus honorer, menurut saya, bukannya menyelesaikan masalah tapi justru memunculkan masalah baru. Di mana kesejahteraan guru honorer ternyata masih sangat jauh dari layak," ujarnya.
Fadli menyinggung janji pemerintah yang pernah punya rencana untuk mengatasi problem tersebut. Misalnya seperti tahun lalu pemerintah menyatakan akan mengangkat minimal 110 ribu guru honorer di seluruh Indonesia setiap tahunnya.
"Namun sayangya, rencana tersebut tidak didukung oleh komitmen yang kuat. Bulan lalu, Menko Pembangunan dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan tahun ini sebenarnya ada kuota 156 ribu pengangkatan guru PNS. Tapi sayangnya, menurut pemerintah, kuota tersebut tak bisa dipenuhi lantaran banyak guru honorer tidak memenuhi syarat," tuturnya.
Bagi dia, dengan kondisi tersebut maka pemerintah seperti setengah hati memperhatikan guru honorer. Ia heran jika ada pernyataan kuota tersedia namun kenapa status guru honorer menjadi PNS dipersulit.
"Jika pemerintah serius dengan nasib guru honorer, semestinya ada prioritas. Jangan sampai, upaya para guru honorer mengubah nasib, dihambat hanya karena persyaratan administrasi dan tes yang kerap bersifat formalitas," katanya. [vn]
