DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga sengaja menghembuskan isu radikalisme. Hal ini untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari kegagalan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi negara.
Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, arahan presiden kepada menteri agama untuk mengatasi radikalisme telah memancing debat tidak produktif. Pasalnya, tak seharusnya isu radikalisme dijadikan kambing hitam.
"Tak seharusnya isu radikalisme dijadikan kambing hitam atau pengalih perhatian untuk menutupi kegagalan ekonomi. Itu hanya akan memelihara ‘distrust’ dan konflik semata," cuit Fadli lewat akun Twitternya, Selasa (5/11).
Fadli menambahkan, pemerintah hanya perlu memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi agar bisa mengikis radikalisme.
Radikalisme, lanjut Fadli, sebenarnya isu bersama. Pasalnya, siapapun yang ingin merongrong Pancasila dan mengancam keutuhan tenun kebangsaan, pada dasarnya akan berhadapan dengan seluruh rakyat.
"Namun, rakyat banyak mafhum jika sejak lama isu ini telah dipergunakan oleh pemerintah tidak pada tempatnya," imbuhnya.
Pria yang menjabat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR ini mengungkapkan alasan isu radikalisme lebih cepat direspon ketimbang isu yang lain.
Fadli beranggapan pemerintah saat ini hanya ingin mengaitkan isu radikalisme dengan agama. Khususnya agama Islam.
"Jika presiden dan pemerintah hanya mengarahkan tuduhan radikalisme terhadap kalangan umat beragama, maka pilihan itu akan kontraproduktif," tegasnya.
Selain itu, kata Fadli, isu ini bisa sangat melukai kalangan umat Islam karena selama ini biasanya yang selalu dijadikan tertuduh.
"Itu sebabnya publik jadi cenderung merespon negatif isu ini," pungkasnya. (Rmol)
