DEMOKRASI.CO.ID - Para pendukung Presiden Joko Widodo diminta tak antikritik. Hal itu disampaikan oleh koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma berkenaan dengan respons Ketua I DPP Arus Bawah Jokowi, Supriyanto yang tak terima dengan kritik Fadli Zon soal penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
“Jangan baperan lah. Kebebasan berbicara itu hak demokrasi setiap orang. Apa hak Supriyanto melarang orang bicara?” tanya Lieus dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (25/11).
Meski Ketum Gerindra, Prabowo Subianto dan kadernya, Edhy Prabowo masuk ke dalam pemerintahan, bukan berarti pendukung pemerintah bisa membungkam suara kader dan simpatisan Gerindra.
Para pendukung Jokowi hendaknya tidak menghambat iklim demokrasi yang sudah mulai dibangun Presiden Jokowi pasca Pilpres 2019. Jangan larang-larang orang untuk berbicara dan menyuarakan kebenaran yang diketahuinya,” ujar Lieus.
“Demokrasi itu tumbuh dan berkembang sesuai zaman dan kebutuhannya. Jadi jangan larang-larang orang bersikap atau berbicara kritis hanya karena kita tak sependapat dengannya," tegas Lieus menanggapi Supriyanto yang meminta Fadli Zon tak nyinyir.
Di sisi lain, ia mengingatkan kepada pendukung Jokowi bahwa masuknya Prabowo ke dalam pemerintahan atas permintaan Jokowi, bukan karena keinginan Prabowo melamar.
Oleh sebab itu, ia meminta kepada pendukung Jokowi untuk tidak melarang siapapun mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah, termasuk soal penunjukan Ahok sebagai bos Pertamina.
“Masyarakat kita tidak bodoh. Jadi biarkanlah masyarakat yang menilai (penunjukan Ahok). Masyarakat tak usah diarah-arahkan, tak usah ditakut-takuti. Sejarah pasti akan mencatatnya,” ujar Lieus.
Ke depan, ia berharap kader Gerindra dan publik tetap kritis dan menyuarakan aspirasi rakyat. Sebab baginya, rekonsiliasi tak serta merta mematikan hak inisiatif setiap orang untuk menyatakan kebenaran. Rekonsiliasi, jelasnya, hanyalah sarana untuk membangun kerja sama.
Rekonsiliasi tidak berarti mematikan hak berbicara. Sayang sekali jika orang-orang kritis seperti Fadli Zon dibungkam suaranya hanya karena alasan koalisi. Jika hal seperti ini kita biarkan, nanti kita tak punya lagi cermin untuk melihat kebenaran,” tandasnya.(rmol)
