DEMOKRASI.CO.ID - Pembentukan atau pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Indonesia adalah perintah konstitusi dan bukanlah perbuatan melawan hukum.
"Ingat kita tidak makar, tapi kita minta Mekar," kata Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi saat sambutan pembukaan Forum Komunikasi Nasional (Forkonas) Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB), di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (19/11).
Menurut Fachrul, soal pemekaran, pemerintah pusat hanya memberikan janji-janji politik saja, tapi tidak dilaksanakan.
"Janji tinggallah janji, pemerintahan era Jokowi-JK menutup mata terhadap DOB, karena masih melihat permasalahan anggaran dan sebagainya. Kini saatnya di pemerintahan Jokowi-Maruf kembali kita tuntut segera ditandatangani PP Detada dan Deserta," ujar Senator vokal asal Aceh ini.
"Forkonas sudah cooling down satu tahun karena Pemilu 2019, untuk membuktikan bahwa DOB bukan muncul di musim Pemilu dan Pilkada serta kemunculan pemekaran bukanlah kepentingan elit, tapi murni tuntutan rakyat. Hari ini saya melihat komitmen pemerintah masih sangat lemah," tutur Fachrul menambahkan.
Menurutnya, alasan moratorium DOB karena keterbatasan anggaran bukanlah alasan yang dapat diterima. Karena di sisi lain, negara menghabiskan dana untuk banyak anak perusahaan BUMN yang tidak bermanfaat.
Argumentasi pemerintah pusat bahwa pemekaran belum atau tidak akan terwujud karena ada moratorium, bukti ketidakcerdasan mengelola anggaran.
"Kalau pemerintah republik ini cerdas, tutup anak perusahaan BUMN yang telah kolaps, alihkan kepada daerah kita, lakukan pemekaran di seluruh Indonesia. Kita ada 314 kabupaten dan kota calon DOB yang waiting list di Kemendagri, mereka beralasan menunda pemekaran karena terkendala masalah anggaran," tegas Fachrul.
Fachrul juga menilai kebijakan pemerintah hari ini yang katanya ingin melakukan pemekaran di tanah Papua hanyalah omong kosong.
"Pemerintah pusat melakukan pembohongan publik, agar Papua tidak gejolak, itu hanyalah janji-janji palsu. Itu hanya retorika dan hanya public speaking di media, konkritnya tidak dilaksanakan. Pusat tahu, jika otonomi Papua dimekarkan, maka calon DOB lainnya akan mekar dengan sendirinya," ucapnya.
"Kita komitmen dengan Republik Indonesia. Kita mendukung Jokowi-Maruf. Tapi sekali lagi, kita tidak makar tapi kita minta mekar," tutupnya. [rml]
