DEMOKRASI.CO.ID - Menteri BUMN Erick Thohir memanggil sejumlah nama yang dinilai dapat bekerja keras menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta bisa membantu menangani sekaligus mengawasi 142 perusahaan milik negara.
Selain telah memiliki dua Wakil Menteri yaitu Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo serta sejumlah Staf Khusus BUMN, Erick juga sudah memanggil mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, mantan komisioner KPK Chandra Hamzah, dan politisi Partai Golkar Rizal Mallarangeng.
Kata Erick, untuk mengelola aset BUMN sebesar Rp 8.200 triliun, perlu tim kerja yang kompak.
"Yang diisi dengan orang-orang yang bukan hanya cerdas, tetapi juga akhlak yang baik," ujar mantan Ketua TKN Jokowi-Maruf ini dalam keterangan tertulis, Selasa (19/11).
Erick berupaya agar mereka yang ada di dalam lingkungan BUMN, baik di kementerian maupun di unit usaha, adalah orang-orang dengan akhlak yang baik, berarti memiliki integritas tinggi dan komitmen yang kuat.
"Mereka yang sudah berkeringat dan masih mau berkeringat dan memiliki akhlak yang baik, juga memiliki kesempatan untuk berkontribusi bagi negeri ini, di sini. Yang penting, akhlaknya baik," tutup dia.
Khusus Ahok, rencana penunjukan mantan suami Veronica Tan ini menjadi salah satu petinggi di BUMN menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Ada yang setuju, namun banyak pula yang menolak.
Bagi yang menolak politisi PDIP itu, karena statusnya sebagai mantan narapidana kasus penistaan agama. Dan selain pernah dipidana, Ahok juga berpeluang dijerat dalam berbagai dugaan korupsi.
Seperti, kasus RS Sumber Waras, kasus lahan taman BMW, kasus lahan Cengkareng Barat, kasus dana CSR, kasus korupsi di Belitung Timur, kasus reklamasi, kasus dana nonbudgeter, dan kasus penggusuran brutal oleh di Jakarta. (rmol)
