DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja menyampaikan paparannya terkait realisasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Oktober 2019.
Hasilnya, terpantau kondisi ekonomi Indonesia loyo yang tercermin dari rendahnya penerimaan baik dari sisi perpajakan maupun pendapatan negara lain non pajak.
Di sisi lain, belanja kementerian dan lembaga juga terpantau masih didominasi belanja pegawai sehingga dampaknya ke masyarakat kurang terasa.
Berikut seluruh hasil kinerja APBN yang dipaparkan Sri Mulyani mulai dari penerimaan, belanja negara hingga defisit anggaran:
Pendapatan Negara
Pemerintah mencatat, hingga akhir Oktober 2019, realisasi pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp 1.508,91 triliun atau 69,69% dari target APBN 2019. Capaian pendapatan negara tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan yang terealisasi sebesar Rp 1.173,89 triliun atau 65,71%, PNBP yang telah terealisasi sebesar Rp 333,29 triliun atau 88,10%, dan penerimaan hibah yang terealisasi sebesar Rp 1,72 triliun atau 395,55% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2019.
"Secara umum realisasi tersebut mengalami pertumbuhan dan membaik dibandingkan kinerja September 2019, meskipun perekonomian global masih mengalami tekanan yang berdampak pada kondisi domestik," ujar Sri Mulyani di Gedung Djuanda Kemenkeu, Senin (18/11/2019).
Adapun realisasi penerimaan pajak tercatat hanya tumbuh tipis karena dunia usaha yang tertekan oleh kondisi global. Penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.018,5 triliun atau 64,56% dari target Rp 1.577,56 triliun di APBN 2019. Penerimaan ini hanya tumbuh 0,23%.
Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu tercatat telah mencapai Rp 155,42 triliun atau 74,43% dari target APBN 2019 dan mampu tumbuh positif sebesar 7,92% (yoy).
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan akhir Oktober 2019 mencapai Rp 333,29 triliun atau 88,10% dari target APBN dan masih tumbuh sebesar 3,16% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018.
Belanja Negara
Pengeluaran Pemerintah per akhir Oktober 2019 telah mencapai Rp 1.797,97 triliun 73,1% dari pagu APBN. Belanja ini meningkat 4,5% jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun 2018.
Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.121,10 triliun atau 68,6% dari pagu APBN dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 676,87 triliun atau 81,9% dari pagu APBN.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan sebesar 4,7% dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan utamanya diakibatkan oleh realisasi Belanja Bantuan Sosial yang mencapai Rp 91,75 triliun atau meningkat sebesar 32,7% bandingkan realisasi tahun sebelumnya.
Di sisi lain, realisasi TKDD tumbuh sebesar 4,71% atau mencapai Rp 676,87 triliun atau 81,87% dari pagu APBN 2019. Sementara itu, realisasi belanja subsidi yang meliputi subsidi energi dan subsidi non energi sampai dengan akhir Oktober 2019 mencapai Rp 146,19 triliun atau 65,2% dari pagu yang ditetapkan dalam APBN.
Utang dan Pembiayaan Anggaran
Hingga akhir Oktober 2019, posisi utang pemerintah berada di angka Rp 4.756,13 triliun. Rasio utang ini mencapai 29,87% terhadap PDB.
Adapun posisi utang ini mengalami kenaikan sebesar Rp 277,56 triliun dibandingkan posisi Oktober 2019 yang tercatat sebesar Rp 4.478,57 triliun.
Namun, jika dibandingkan dengan bulan, posisi utang mengalami kenaikan Rp 55,85 triliun dari Rp 4.700,28 triliun dengan rasio utang terhadap PDB menjadi 29,72% di September 2019.
Dari dokumen APBN Kita edisi November 2019 yang merilis realisasi APBN per Oktober 2019 mencatat, utang tersebut berasal dari pinjaman dan Surat Berharga Negara.
Pinjaman sebesar Rp 771,54 triliun yang terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 7,38 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 764,16 triliun. Kemudian dari SBN sebesar Rp 3.984,59 triliun
Sedangkan realisasi pembiayaan utang mencapai Rp 384,52 triliun atau 107,03% dari target di APBN sebesar Rp 359,25 triliun. Pembiayaan ini berasal dari SBN Rp 401,71 triliun atau 103,28% dan pinjaman Rp 17,19 triliun atau 57,88% dari target APBN.
Dengan kondisi ini, Defisit anggaran hingga akhir Oktober tercatat Rp 289,1 triliun atau 1,8% terhadap PDB. Dimana, keseimbangan primer mencapai negatif Rp 68,42 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengakui, di tahun ini masih akan terjadi pelebaran defisit karena kinerja industri yang loyo dan tentunya berpengaruh besar terhadap penerimaan negara.
Hingga akhir tahun, defisit diperkirakan mencapai 2%-2,2% terhadap PDB.
"Target defisit tahun ini 1,84% terhadap PDB akan melebar," kata dia. [dtk]
