DEMOKRASI.CO.ID - Analis politik Hendri Satrio ikut berkomentar menyikapi pernyataan advokat Humphrey Djemat yang menuding ada praktik mahar politik Rp 500 miliar dalam pemilihan calon menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Menurut Hendri, secara politik tudingan politikus PPP itu tidak akan berpengaruh secara langsung pada Kabinet Indonesia Maju.
"Untuk kabinet sih enggak ada secara langsung (pengaruhnya). Kalau memang benar itu itu ya, si pemberi mahar kan pasti cari untung tuh, minimal modalnya balik," kata Hendri, Senin (25/11).
Persoalan ini menurut pengajar di Universitas Paramadina ini, lebih ke masalah internal partai politik. Kalaupun ada menteri yang harus menyetor mahar Rp 500 miliar ke partai, maka Presiden Jokowi tidak akan membiarkan itu terjadi.
"Itu sih urusan intermal partai dan urusan dia sendiri. Dan Pak Jokowi kan pasti memantau kerja para menterinya. Kalau kerja menterinya hanya sibuk menghidupi diri sendiri, pastinya dia kena reshuffle," jelas Hendri.
Terakhir, pendiri lembaga KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) ini juga memandang bahwa Humphrey tidak harus membuka siapa nama menteri dan partai yang dia maksud.
"Saya kira enggak usah ya, kita tunggu saja evaluasi dari Pak Presiden. Kan ini prerogatif. Presiden sudah pilih ya sudah. Masalah parpol ya terserah urusan parpol," tandasnya. [nn]
