DEMOKRASI.CO.ID - Sejumlah kalangan menolak Basuki Tjahaja Purnama menjadi direksi maupun komisaris di PT Pertamina. Penolakan antara lain disampaikan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). FSPPB khawatir dengan sikap Ahok yang kerap membuat kegaduhan, keributan sering berkata kotor. Hal ini bisa berujung pada bisnis dan pelayanan Pertamina ke depan.
Tokoh FSPPB Khanafie mengatakan, FSPPB dengan tegas menolak Ahok untuk menjadi petinggi Pertamina. Jika pun Ahok tetap dipaksakan menjadi petinggi Pertamina, Khanafie menyebut masih terlalu dini berandai andai Ahok menjadi petinggi Pertamina.
“Karena ruang dialog dan diskusi masih terbuka luas. Komunikasi dan diskusi saya rasa cara paling baik, efektif dan produktif," paparnya, Jumat (22/11/2019)
Khanafie tidak menjawab apakah FSPPB tetap menolak Ahok dan menggelar demo. Ia hanya tersenyum ketika tanya demo seperti apa yang akan digelar FSPPB.
Demo Besar
Sementara itu, Presidium Pergerakan Andrianto memprediksi jika Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir tetap memaksakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi bos di Pertamina, akan dihadang berbagai aksi demo dari berbagai elemen yang mencintai Pertamina milik rakyat.
“Pastinya seluruh elemen bangsa harus menolak Ahok ke BUMN manapun. Bagaimanapun Ahok sudah terpidana. Hal ini akan jadi preseden buruk kedepannya. Mohon kita sayangi BUMN, dan BUMN jangan lagi dipolitisir. Pasalnya beban BUMN itu sudah sangat berat.” ujar Andrianto.
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan. Menurutnya, kalau Ahok dipaksakan masuk Pertamina, bakal terjadi aksi-aksi demo.
“Apakah demo besar-besaran dan berjilid-jilid, itu yang belum bisa dipastikan. Mengingat pro kontra ini begitu besar. Saya kira pemerintah harus lebih berhati-hati lagi dalam penunjukan Ahok,” papar Mamit kepada Harian Terbit, Kamis (21/11/2019).
Mamit berharap, jika memang bener Ahok ditempatkan di Pertamina, sebaiknya diberikan untuk bekerja. Mampu gak dia memberikan perbaikan, jika tidak ya harus dikritisi terus.
“Karena kalau pemerintah sudah tetapkan, kita masyarakat bisa apa? Cuma bisa teriak dan kritik aja. Tapi dengan begitu besarnya pro kontra, saya harap pemerintah berpikir lagi untuk menempatkan Ahok. Jangan sampai kembali menimbulkan perpecahan di masyarakat,” paparnya.
Kasus Korupsi
Sebelumnya, belasan mahasiswa yang mengatasnamakan Mahasiswa Pemuda untuk Sang Merah Putih, menggelar aksi demonstrasi menolak Ahok menjadi bos di salah satu perusahaan badan usaha milik negara (BUMN). Aksi digelar di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin
(18/11/2019).
Dilansir Suara.com, puluhan massa tampak membawa atribut berupa sepanduk bertuliskan "Tolak Ahok Jadi Bos BUMN #KampusMerahPutih".
Salah satu orator mengatakan, aksi menolak Ahok sebagai bos di salah satu perusahaan BUMN tidak ada kaitannya dengan status yang bersangkutan sebagai mantan narapidana kasus penistaan agama.
Dia mengatakan, penolakan tersebut lantaran Ahok diduga terlibat beberapa kasus korupsi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Atas adanya dugaaan kasus korupsi sangat relevan bagi kami menolak bapak Ahok," ujar sang orator di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin
(18/11/2019).
Sang orator juga menilai, masih banyak tokoh yang memiliki kompetensi lebih jika dibandingkan Ahok. Karenanya, dia menilai dipilihnya Ahok sebagai bos salah satu perusahaan BUMN merupakan bentuk pengkhianatan terhadap masyarakat.
Alasan Menolak
Sebelumnya Presiden FSPPB Arie Gumilar menegaskan, ada beberapa alasan FSPPB menolak Ahok menjadi petinggi Pertamina. Di antaranya, Ahok merupakan sosok yang kerap membuat keributan. "Kita tahu perilaku Pak Ahok itu kan kata-katanya kasar, sering bikin keributan," kata Arie, Jumat (15/11/2019).
"Pertamina ini perusahaan strategis, yang menjamin untuk seluruh rakyat dalam suplai BBM. Kalau di dalamnya nanti dibikin gaduh gimana bisa maksimal melayani masyarakat" sambung Arie
Menurut Arie, Ahok tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Permen) tentang syarat BUMN untuk menjabat di Pertamina, baik tingkat Komisaris maupun Dewan Direksi.
";Salah satunya di situ kan ada tidak punya masalah keterkaitan dengan masalah hukum, kemudian berperilaku baik," tuturnya.
Arie berharap, bos Pertamina bisa diisi oleh orang dalam. Apalagi banyak orang dalam Pertamina yang lebih pantas.
"Kalau ditanya siapa sih yang pantas? yang pantas pasti pengambil keputusan lah yang tahu. Kalau dari kami bahwa yang paham Pertamina. Yang paham Pertamina ya pastinya orang Pertamina. Ya silahkan pilihlah kader-kader Pertamina. Saya pikir tidak kurang orang Pertamina kader-kader yang baik," jelasnya. [htc]
