DEMOKRASI.CO.ID - Usai ditunjuknya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina membuat jawara di Bekasi angkat bicara.
Ketua Jawara Jaga Kampung (Jajaka) Damin Sada menilai tidak pantas mantan narapidana mendapat kursi strategis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Kalau menurut gue gak pantes, tapi kan menurut dia (pemerintah) Ahok pantes. Memang begitu selalu kemauannya," kata Jawara Bekasi Damin Sada, Jumat (22/11/2019).
Damin menambahkan, Ahok itu merupakan seorang narapidana atas kasus penistaan agama. Menurut dia, kasus yang dialaminya itu lebih berat sebenarnya dengan kasus korupsi yang selama ini ada.
"Lebih berat kasusnya, ketimbang korupsi," imbuhnya.
Kenapa lebih berat, kata dia, saat gejolak kasus Ahok banyak orang berbondong-bondong kumpul di Monas, untuk menyampaikan aspirasinya. Bila per orang itu dirupiahkan berapa uang yang habis untuk biaya seperti itu.
"Kalau korupsi kan nilainya terbatas. Kalau ini sudah soal aspirasi jutaan warga muslim," ujarnya.
Menurut Damin, rezim sekarang ini selalu kontroversi. Sehingga, tidak pernah mendengarkan apa yang diiinginkan masyarakat. Belum lama ini kata dia, pemerintah juga menganggkat seorang menteri agama dari latarbelakang militer.
"Memang sudah kemauan dia (pemerintah), selalu menuai kontroversi," jelasnya.
Karena, kalau pun ada penolakan dari masyarakat, Damin mencurigai itu sudah menjadi keinginannya. Cara dengan berdemontrasi, kata dia, sudah menjadi keinginan pemerintah.
"Semakin kita demo, dan semakin menjadi sikap pemerintah," paparnya.
Beberapa jam sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir resmi menunjuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) di Jakarta, Jumat (2211/2019).[akc]
