DEMOKRASI.CO.ID - Polemik desa fiktif terus menggelinding. Menyikapi hal itu, Kementrerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menginstruksikan para pendamping desa untuk melakukan verifikasi.
"Kita minta para pendamping desa melakukan verifikasi. Apa benar di wilayahnya, di sekitarnya, ada fakta-fakta seperti itu (desa fiktif)? Nah, nanti kita akan footing ke Kemenkeu (Kementerian Keuangan), ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), untuk bahan tambahan dan menjadi bagian dari evaluasi," ujar Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, di Jakarta, Selasa (5/11/2019).
Dia meminta publik untuk bersabar bila proses verifikasi itu memerlukan waktu yang cukup lama. Pasalnya, jumlah pendamping desa hanya setengah dari total desa. Abdul mengatakan, terdapat sekitar 74 ribu desa yang menerima dana desa di seluruh Indonesia, sedangkan jumlah pendamping desa hanya 37 ribu orang.
Abdul menduga desa fiktif tidak berarti suatu desa yang keberadaannya sengaja direkayasa oleh oknum yang tak bertanggung jawab agar menerima dana desa. Menurut dia, masih ada kemungkinan desa fiktif merujuk pada desa-desa yang mayoritas penduduknya sudah melakukan eksodus karena dilanda musibah.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran dana desa dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Pada 2016 alokasi dana desa ditetapkan sebesar Rp 47 triliun. Pada tahun ini pemerintah pusat menggelontorkan dana desa lebih banyak, yakni sebesar Rp 70 triliun.
Namun, Menkeu melanjutkan, hingga kini masih terdapat 20 ribu desa yang masuk kategori tertinggal di seluruh Indonesia. Menurut dia, adanya fenomena desa fiktif menyebabkan dana desa tidak tepat sasaran.
Pasalnya, desa fiktif tersebut muncul hanya untuk mendapatkan dana desa. Sri mengaku dirinya baru mendengar adanya fenomena desa fiktif setelah pembentukan Kabinet Indonesia Maju sekitar dua pekan lalu.
"Sekarang, muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya," ujar Sri Mulyani.[tsc]
