DEMOKRASI.CO.ID - Pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo menambah sedikitnya 7 staf khusus presiden, 12 wakil menteri dan mengangkat beberapa staf khusus di kementerian.
Menanggapi hal tersebut, ahli hukum tata negara Refly Harun berpandangan Presiden Joko Widodo tengah melakukan akomodasi politik atau balas budi kepada orang yang telah membantunya memenangkan Pilpres 2019.
"Saya melihat, terlalu banyak akomodasi politik ini bisa jadi pemerintahan tidak berjalan efektif," ucap Refly usai acara Konsolidasi Jejaring Komisi Yudisial, di Bumi Katulampa, Bogor Timur, Sabtu (23/11).
Dia tidak mengetahui secara pasti alasan Presiden Jokowi membutuhkan untuk memperbanyak akomodasi politik pada periode kedua. Seharusnya, Jokowi melihat kebutuhan yang mendesak untuk memperlancar urusannya di pemerintahan.
"Pertanyaannya kan bukan soal milenialnya, pertanyaannya adalah Pak Jokowi membutuhkan apa?" tanyanya.
Menurutnya, seorang staf khusus terkait dengan keahlian. Namun, dalam hal ini Presiden Joko Widodo seakan tengah terpukau dengan para staf khusus barunya.
"Menurut saya Presiden terlalu terpukau dengan prestasi-prestasi yang bisnis kan, CEO apa bikin bisnis apa dan sebagainya, padahal menurut saya kalau itu menjadi potensi di society tidak perlu diserap oleh negara," ujarnya.
"Karena, kalau diserap oleh negara dia akan pensiun untuk melakukan inovasi-inovasi terobosan dan dia harus mengurusi birokrasi dan ini tentu hal yang tidak mudah," pungkas Refly Harun menambahkan. [rmol]
