DEMOKRASI.CO.ID - Postur pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 untuk kesehatan rakyat Indonesia ternyata tidak telalu dominan. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengurai bahwa porsinya hanya lima persen.
Sementara porsi pengeluaran terbanyak untuk gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang mencapai 30 persen. Setelah itu secara bersamaan anggaran pendidikan dan pengeluaran untuk bayar utang menempati peringkat kedua dengan besaran 20 persen.
Sisanya, lima persen untuk dana desa, tujuh persen untuk subsidi, dan tiga persen untuk bantuan sosial.
Jadi hanya 10 persen tersisa untuk program pembangunan & kebutuhan kementerian/lembaga, belum termasuk gaji prakerja untuk tahun depan,” urainya dalam akun Twitter pribadi, Kamis (28/11).
Achsanul juga mengurai bahwa pembangunan infrastruktur Joko Widodo dibiayai oleh BUMN, yang sumber dananya berasal dari utang atau obligasi.
“Makanya BUMN infrastruktur, utangnya meningkat,” tegasnya. (Rmol)
