DEMOKRASI.CO.ID - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sempat mengomentari terkait penggunaan istilah 'radikalisme' di Indonesia. BNPT mengatakan PBB sempat menyampaikan pesan terkait pengertian istilah ini.
"Kita sudah tahu bahwa radikal itu ada positif ada negatif. Sekjen PBB menambahkan bahwa tidak semua yang radikal itu negatif," ujar Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris ketika dihubungi, Senin (11/11/2019).
Irfan mengatakan masukkan dari PBB itu sangat membangun. Tapi sayangnya menurut Irfan, masyarakat saat ini seolah-olah sudah tepengaruh dengan pandangan negatif
"Masukan sekjen PBB sangat bagus dan komprehensif, hanya saja seakan (makna radikalisme sekarang -red) sudah negatif semua," katanya.
Sekjen PBB Antonio Guterres berbicara ke Kepala BNPT Suhardi Alius saat Suhardi berbicara di markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS), atas permintaan PBB.
Untuk itu, Irfan mengatakan perlu adanya sosialisasi agar masyarakat memahami arti radikalisme sebenarnya. "Olehnya itu perlu disosialisasikan agar masyarakat memahami makna yang selengkapnya," ucapnya.
Menurut Irfan, tidak ada yang negatif dari istilah radikalisme. Istilah yang berkata dasar radix itu justru bermakna positif. Hanya saja kata Irfan,kurang adanya sosialisasi. Sehingga mindset seseorang tergiring mengikuti arah negatif.
itikan oleh DPR. Salah satunya Anggota komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mengusulkan kepada Kepala BNPT Suhardi Alius untuk mengubah diksi radikalisme menjadi 'violent extremism' atau 'kekerasan ekstrem'.
Anggota DPR Komisi III F-Gerindra Rahmat Muhajirin juga meminta kepada Suhardi agar kata radikal itu tidak dipakai. Sebab, menurut Rahmat bahasa itu langsung menyasar ke kelompok agama tertentu.
Presiden Jokowi sebelumnya juga mewacanakan untuk menyebut radikalisme dengan istilah lain, seperti 'manipulator agama'. Dia menyerahkan penanganan pemakaian istilah 'radikalisme' itu kepada Mahfud Md.
"Apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan, misalnya manipulator agama. Saya serahkan kepada Pak Menko Polhukam untuk mengoordinasikan masalah ini," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (31/10) lalu.[dtk]
