DEMOKRASI.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai bahwa pemangkasan anggaran program rumah DP 0 persen Rp500 miliar dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) belum pasti.
Anies mengatakan bahwa keputusan DPRD belum final. Dia menyebut pemangkasan anggaran program DP 0 persen masih bisa berubah saat pembahasan KUA-PPAS ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2020.
"Ya masih dalam pembicaraan, tunggu sampai final RAPBD. Nanti mudah-mudahan masih bisa dibahas semuanya," kata Anies di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019).
Anies tidak bisa memastikan anggaran DP 0 persen bisa bertambah. Namun, dia menegaskan bahwa program yang menyangkut kepentingan rakyat, tidak akan terganggu ketika pembahasan APBD 2020.
"Kita lihat nanti (bisa berubah atau tidak). Kita pastikan semua kegiatan strategis aman karena itu menyangkut kepentingan yang besar sekali," tuturnya.
Diketahui, DPRD DKI telah memangkas anggaran program DP 0 persen sebesar Rp500 miliar saat rapat badan anggaran (Banggar) pada Rabu (27/11/2019). Adapun anggaran tersebut untuk fasilitas penyediaan kredit bagi warga yang mengajukan program unggulan Gubernur Anies Baswedan.
"Kita sepakati (pemangkasan) jadi Rp500 miliar," ujar Ketua Banggar Prasetyo Edi Marsudi sambil mengetok palu saat Banggar di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019) kemarin.
Awalnya Pemprov DKI melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Sarana Jaya mengusulkan mata anggaran untuk rumah DP 0 persen Rp2 triliun dalam KUA-PPAS 2020. Kemudian, anggaran ini direvisi menjadi Rp1 triliun saat rapat Banggar pada Selasa (26/11/2019).
Dengan sejumlah pertimbangan, anggaran Rp1 triliun dipotong lagi menjadi Rp500 miliar. Akhirnya DPRD dan Pemprov DKI sepakat untuk berhenti pada angka Rp500 miliar.[]
