DEMOKRASI.CO.ID - Klaim Ketua MPR Bambang Soesatyo yang menyebut publik menginginkan penambahan masa jabatan presiden ditanggapi sinis oleh putri Presiden Pertama Indonesia Sukarno, Rachmawati Soekarnoputri.
Ditemui usai kegiatan wisuda Universitas Bung Karno di Gedung Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Rachma menyatakan pernyataan Bamsoet berbahaya.
Pasalnya, menurut Rachma, wacana kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang saat ini sedang santer diwacanakan tidak disalahartikan atau diselewengkan dengan wacana penambahan masa jabatan presiden.
"Jangan sampai niat baik ini justru merubah konstitusi kita," katanya.
Ia mengatakan, anggota parlemen, dari unsur MPR dan DPR jangan berpikir upaya untuk kembali ke UUD 45 asli sebagai permainan politik belaka.
"Mumpung ada upaya ini (kembali ke UUD 45 asli). Jadi memasukkan hal-hal yang merumitkan, merisaukan masalah bangsa dan negara kita," ujarnya.
Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menceritakan, kala ia menjadi Wantimpres, kondisi seperti ini pernah juga muncul ke permukaan, namun kala itu kasusnya adalah DPD, bukan masa jabatan presiden.
Kala itu, kenang Rachma, pemerintah pernah menghadapi upaya amandemen ke-5 yang dimanfaatkan dengan upaya penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
"Saya mengatakan kepada presiden waktu itu (SBY), itu berbahaya sebab kita akan terjebak. Amandemen ke-5 itu parsial. Saya melihat ini suatu pintu yang menjebak kita ke dalam situasi yang lebih tidak menentu," pungkasnya. [rm]
