![](https://1.bp.blogspot.com/-RsZ0KrG2Gwk/Xd5tOv_Uq_I/AAAAAAADkzk/HpaVkNwXy1wk4UrYUFm_SWrfPk1DwzgLACLcBGAsYHQ/s640/611003_10371327112019_Bambang_Soesatyo-mahasiswa_Kendari.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang menyebut wacana masa jabatan presiden tiga periode merupakan kehendak masyarakat, perlu dibuktikan secara serius.
Sebab, jika ditracking awal mula munculnya wacana tersebut dari para elit partai politik.
Begitu kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Kamis (27/11).
"Itu kan muncul dari Surya Paloh dan Asrul Sani. Rakyat tak pernah bilang seperti itu. Kalau ada yang bilang seperti itu. Rakyat siapa? Rakyat yang mana? Siapa namanya? Dari kelompok mana?" ujarnya heran.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini justru menilai pernyataan Bamsoet sapaan akrab politisi Golkar itu hanyalah klaim sepihak. Pasalnya, bisa saja wacana tersebut keinginan Istana dan MPR memuluskan jalan Jokowi.
"Rakyat dibawa-bawa itu hanya untuk seolah-olah rakyat yang mau. Padahal rakyat tidak mau. Yang mau hanya Istana dan MPR," kata Ujang.
Terkait wacana masa jabawan presiden tiga periode yang belakangan makin gencar, Ujang justru curiga bahwa wacana tersebut bakal serius diupayakan oleh para elit politik. Padahal, masyarakat sepertinya tidak menginginkan jabatan presiden ditambah.
"Dua periode saja sudah repot rakyat, apalagi tiga periode? Sepertinya jabatan presiden akan serius digarap dan dieksekusi dan seolah-olah rakyat mengusulkan. Agar ada pembenaran bagi mereka," tutupnya. [rmol]