DEMOKRASI.CO.ID - Pembahasan tentang Dewan Pengawas KPK hangat diperbincangan publik. Muncul bebebrapa nama yang diusulkan untuk dipilih Jokowi sebagai depan pengawas lembaga antirasuah itu.
Selain Ahok mantan Ketua KPK Antasari Azhar disebut layak menempati jabatan Dewan Pengawas KPK.
Pengamat hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Muhtar Said mengatakan, jika mengacu terhadap Undang- undang, maka Ahok tidak memenuhi syarat.
Kata Said, Seorang anggota Dewan Pengawas tidak boleh dipidana penjara terhadap pidana kejahatan yang diancam pidana paling singkat 5 tahun.
"Ada di pasal 37D UU no 19 tahun 2019 UU Perubahan KPK. Dulu Ahok pernah diancam pidana 5 tahun, meskipun dalam penjatuhan pidananya lebih ringan dari pada ancamannya," kata Said kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/11).
Merujuk pada pasal 37 D, syarat lain yang membuat Ahok tidak bisa menempati posisi Dewan Pengawas KPK adalah keanggotaan partai. Sejak 6 Januari 2019, Mantan Gubernur DKI itu tercatat sebagai kader PDIP.
Dalam aturan di pasal 37D UU KPK baru, salah satu syarat Dewan pengawas KPK adalah 'Tidak memiliki anggota dan/atau pengurus partai politik'. (Rmol)
