DEMOKRASI.CO.ID - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat menyebut, ada praktik mahar politik dalam pemilihan menteri Jokowi-Ma’ruf.
Humphrey menyebut, untuk bisa menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju, calon menteri diminta komitmen sebesar Rp500 miliar.
Demikian disampaikan Humphrey di sela diskusi di kantor Formappi di Jakarta Timur, Minggu (24/11/2019).
Pria yang juga seorang advokat itu menyatakan, mahar Rp500 miliar itu diminta oleh partai politik.
“Saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenarnya itu pilihan Jokowi. Dia mau di-endorse partai politik tersebut,” ujar Humphrey.
Ia menyatakan, mahar itu tidak harus diserahkan calon menteri kepada parpol tertentu.
“Dia tidak harus kasih uang untuk itu, tetapi harus ada komitmen selama menjadi menteri,” ujarnya.
Humphrey melajutkan, seorang menteri harus memberikan komitmennya selama ia menjabat.
“Dia harus bisa berkontribusi Rp 500 miliar,” tuturnya.
Akan tetapi, Humphrey enggan mengunkap siapa saja menteri yang diminta komitmen Rp500 miliar dimaksud.
Humphrey juga enggan membeberkan partai politik yang meminta komitmen sebagaiamana ia maksud.
Ia menuturkan, calon menteri dari kalangan profesional itu menolak memberikan komitmen berupa uang.
Pasalnya, calon menteri itu tidak memiliki uang dan merasa bertolak belakang dengan nuraninya.
“Sebab yang diminta uang, dia tidak punya, karena dia seorang profesional. Keahliannya memang dibutuhkan oleh presiden,” ungkap dia.
Lebih lanjut, ia berujar, tak semua menteri dimintai komitmen sebesar Rp500 miliar.
“Jangan curiga dahulu semua menteri sudah teken kontrak Rp500 miliar. Jangan,” tegasnya. [psid]
