DEMOKRASI.CO.ID - Ada pemain utama di balik polemik revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang berujung penolakan hingga aksi demo ribuan mahasiswa di depan Gedung DPR RI.
Mirisnya, pemain utama di balik revisi yang dinilai melemahkan KPK ini datang dari internal pemerintahan. Begitu dikatakan Ketua YLBHI, Asfinawati saat merunut jejak digital.
"Kalau kita lihat dari tahun 2015 ketika revisi (UU KPK) bergulir, maka pemain utama adalah Pak Yasonna Laoly berdasarkan jejak digital yang ada," ungkap Ketua YLBHI, Asfinawati di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10).
Menurut Asfinawati, saat menjadi Menkumham, Yasonna kerap menggaungkan wacana revisi UU KPK. Bahkan, kata Asfinawati, kala itu Yasonna mengklaim telah berdiskusi dengan presiden Jokowi soal revisi UU KPK.
"Pak Yasonna dari PDIP dan ternyata ada kemelut bahwa dia tidak berdiskusi dengan presiden. Jadi ada persoalan di 2015," papar Asfinawati.
Di sisi lain, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif pernah menyebut mantan Menkumham itu mengklaim telah membahas revisi UU KPK bersama Ketua KPK, Agus Rahardjo sebelum UU disahkan.
"Pak Yasonna Laoly tidak perlu membuat narasi baru dan mengaburkan fakta yang sebenarnya. Saya dan Pak Agus Rahardjo ditemani Pak Pahala Nainggolan dan Pak Rasamala Aritonang pergi menemui Pak Yasonna untuk meminta DIM yang disampaikan pemerintah kepada DPR. Tapi Pak Yasonna tidak memberikan DIM tersebut kepada kami," kata Laode pada (18/9) lalu. [rm]
