DEMOKRASI.CO.ID - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengungkapkan kekhawatirannya terkait masuknya Partai Gerindra dalam koalisi Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.
Setidaknya, ada dua kekhawatiran Usman Hamid atas bergabungnya Gerindra dalam koalisi.
Ia menyinggung tentang kemungkinan korupsi hingga kebebasan untuk berpendapat.
Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikan Usman Hamid saat menjadi narasumber dalam acara 'DUA ARAH' yang diunggah kanal YouTube KOMPASTV, Senin (28/10/2019).
Pendapat terkait bergabungnya Gerindra dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf mulanya disampaikan oleh politisi Gerindra, Miftah Sabri.
Miftah menyebut Jokowi telah menempatkan para menteri baru sesuai dengan keahlian masing-masing.
Ia lantas menyebut nama Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo yang ditunjuk Jokowi menduduki kursi kabinet baru.
"Pak Prabowo diangkat pada posisi Menteri Pertahanan (Menhan), dia memang ahlinya di sana, karena keahliannya di sana beliau diletakkan pada tempatnya," ucap Miftah.
"Pak Edhy Prabowo beliau memimpin Komisi IV (DPR RI) membawahi bidang perikanan dan tahu benar masalah-masalah ini dengan tuntas bersama mitranya."
Miftah lantas menyinggung tentang Pilpres 2019 lalu, di mana Jokowi dan Prabowo saling berebut kursi presiden.
"Pak Jokowi menampakkan dulu dia punya ego dia ajak punya kompetitor, Pak Prabowo juga punya ego dia mau demi kepentingan yang lebih besar lagi," ucapnya. '
Ia menilai wajar jika Gerindra masuk dalam koalisi.
"Yang kedua, lumrah," kata Miftah.
Menurutnya, wajar jika seseorang yang kalah dalam kompetisi dijadikan pendamping orang yang menang.
"Coba deh teman-teman dari SD, SMP, SMA milih ketua kelas, yang kalah jadi sekretaris, jadi wakil, jadi bendahara," kata dia.
Miftah menambahkan, dalam politik tidak boleh membawa perasaan dan ego masing-masing.
"Bagi masyarakat biasa justru ini bagus dan menampakkan politik jangan baperan, kita bisa bersama kalau memang punya platform," imbuhnya.
Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Usman Hamid.
Ia menyebut pihak yang dipilih rakyat seharusnya melakukan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan pada pemilihnya.
"Menurut mereka kan begitu, tapi yang saya kira yang harus dipastikan adalah pemerintah yang terpilih bertanggungjawab dong pada pemilihnya," kata Usman.
Menurut Usman, dalam pemerintahan tetap dibutuhkan adanya pihak yang berada di luar pemerintah atau yang kerap disebut oposisi.
"Untuk memastikan kekuasaan untuk bertanggungjawba pada pemilihya itu dibutuhkan oposisi, di mana pun, tidak pandang di luar negeri atau di Indonesia," ucapnya.
Ia lantas menyinggung tentang pemerintahan era Soekarno.
Menurutnya, kala itu pemerintahan yang otoriter menyebabkan tidak adanya oposisi.
"Sejarah Indonesia saja itu memperlihatkan oposisi sangat dibutuhkan, tanpa oposisi yang terjadi adalah demokrasi terpimpin Soekarno yang belakangan dinilai otoriter," ungkapnya.
"Begitu juga orde baru , tahun 90an oposisi muncul, bahkan dari PDI Perjuangan sebelum PDI Perjuangan (yang sekarang)."
Usman lantas mengungkapkan kekhawatirannya atas banyaknya partai yang bergabung pada pemerintah.
Menurutnya, koalisi yang semakin besar akan meningkatkan potensi tindakan korupsi.
"Saya khawatir bahwa semakin besar kekuasaan pemerintahan, kalau kekuasaan menjadi absolut kemungkinan besar akan menjadi korupsi," kata dia.
Ia lantas menyebutkan kekhawatirannya yang kedua.
Usman menyinggung tentang kebebasan berpendapat.
"Yang kedua adalah jaminan kemerdekaan berpendapat," ujar Usman.
"45 tahun terakhir saja ada banyak orang dipidanakan, termasuk pendukung Gerindra, pendukung Pak Prabowo yang dikriminalisisasi."
Terkait susunan kabinet yang baru, Usman menilai tidak patut disebut sebagai koalisi 'Gotong Royong'.
"Gotong royong kan artinya bekerja bersama, tidak harus bekerja untuk satu kekuasaan pemerintahan yang sama," terang Usman.
"Mengkritik pemerintahan, menjadi oposisi di pemerintahan, mempertanyakan ajuan anggaran, mempertanyakan kebijakan itu bagian dari kerja sama."
Simak video selengkapnya berikut ini menit 5.30:
