logo
×

Selasa, 22 Oktober 2019

Tuntut Jokowi Batalkan Prabowo Jadi Menteri, 5 Aktivis 98 Gelar Aksi Tutup Mulut

Tuntut Jokowi Batalkan Prabowo Jadi Menteri, 5 Aktivis 98 Gelar Aksi Tutup Mulut

DEMOKRASI.CO.ID - Lima aktivis 98 menggelar aksi damai dan menutup mulut mereka dengan masker. Mereka yang juga merupakan Relawan Jokowi Poros Benhil menuntut Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan kembali Ketum Gerindra Prabowo Subianto menjadi menteri.

Aksi damai itu dimulai pada Selasa (22/10) sekitar 15.10 WIB di Taman Pandang Istana, Jakarta. Mereka berlima kompak menggunakan masker yang bertuliskan 'tutup mulut'.

Mereka juga menuliskan sebuah aspirasi dalam kertas karton berwarna putih yang bertuliskan 'Tolak Pelanggar HAM', 'Negara Tidak Boleh Takut', 'Rakyat Bersamamu Pak Jokowi', dan 'Berbagi Lapak Rusak Demokrasi'.

Sejumlah aktivis 98 gelar aksi damai tolak Prabowo Subianto masuk kabinet Presiden Joko Widodo di periode keduanya. Foto: Ricad Saka/kumparan

Aznil Tan selaku koordinator aksi itu mengatakan, intinya aksi damai tutup mulut ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap keputusan Presiden Joko Widodo memilih dan melibatkan Prabowo sebagai dalam kabinet periode keduanya.

"Ini buat kita kecewa sebagai relawan dan aktivis 98 sangat menyesalkan adanya terjadi kompromi politik seperti ini di Istana. Jadi kita harus turun secara spontan menyampaikan pesan kami kepada Pak Presiden bahwa kami 98 dari dulu telah berkomitmen dalam pemerintahan itu kami harus lawan orang-orang yang melanggar HAM," kata Aznil di Taman Pandang Istana, Monas, Jakarta.

Aznil mengaku telah mengetahui kabar terkait Gerindra masuk dalam kabinet pada pertemuan dengan Presiden Jokowi usai pelantikan pada 20 Oktober lalu. Aznil menghadiri undangan presiden temu dengan relawan. Di situ juga, kata dia, Jokowi meminta izin kepada seluruh relawan untuk melibatkan Gerindra di dalam kabinet.

Saat itu Aznil mengaku terkejut, tapi tidak bisa berkomentar memberi tanggapan karena menghormati hak presiden untuk menentukan susunan kabinetnya. Maka dari itu, aksi damai tutup mulut ini sebagai bentuk tanggapan dan kekecewaan relawan kepada keputusan presiden.

"Jadi saat itu belum ada waktu tanya jawab atau menyampaikan pendapat kami, maka ini kami sampaikan sekarang bahwa keputuaan politik presiden itu sangat mengecewakan," jelasnya.

Sejumlah aktivis 98 gelar aksi damai tolak Prabowo Subianto masuk kabinet Presiden Joko Widodo di periode keduanya. Foto: Ricad Saka/kumparan

Menurut Aznil, sejatinya Presiden Jokowi tidak melibatkan Gerindra dan Prabowo di dalam kabinet. Gerindra dan Prabowo semestinya tetap sebagai simbol oposisi di sistem demokrasi. Namun, jika seperti ini, Aznil khawatir demokrasi Indonesia tidak lagi berjalan sehat.

"Dalam demokrasi itu harus ada keseimbangan, kalau pimpinan oposisi utamanya Gerindra masuk kabinet lalu siapa yang jadi oposisi. Oposisi itu harus kuat jangan lemah, kalau begini demokrasi kita tidak sehat lagi. Kalau begini apapun kebijakan pemerintah akan terus disetujui, seperti UU KPK semua disetujui secara aklamasi, ini maksud dan tujuan kita aksi tutup mulut," tegas Aznil.

Sejumlah aktivis 98 gelar aksi damai tolak Prabowo Subianto masuk kabinet Presiden Joko Widodo di periode keduanya. Foto: Ricad Saka/kumparan

Prabowo termasuk dalam salah satu orang yang dipanggil ke Istana Negara oleh Jokowi pada Senin (21/10). Prabowo datang pada Senin sore bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo dan mengenakan kemeja putih.

Setelah berbicara beberapa jam dengan Jokowi, Prabowo menyatakan diminta membantu untuk bidang pertahanan. Permintaan itu disanggupi mantan Danjen Kopassus itu.

"Kami diminta memperkuat kabinet. Seperti yang sudah kami sampaikan, keputusan kami dari Partai Gerindra, apabila diminta kami siap membantu. Kami resmi diminta dan kami sanggupi untuk membantu," ujar Prabowo.

"Saya beliau izinkan untuk menyampaikan, saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan," kata Prabowo. [kum]
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: