DEMOKRASI.CO.ID - Struktur tim ekonomi di Kabinet Kerja jilid II harus dirombak total. Itu menjadi salah satu jalan keluar Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki ekonomi nasional dan mensejahterakan rakyat.
Demikian disampaikan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira saat ditanya wajah tim ekonomi Jokowi-Maruf periode mendatang.
Menurutnya, tim ekonomi harus bebas dari kepentingan politik jangka pendek, harus profesinal, tidak dikait-kaitkan dengan kasus korupsi, dan yang penting memiliki integritas.
"Pos kementerian yang bersentuhan langsung dengan dunia usaha seperti Kementerian BUMN, Kementan, Kemendag harusnya dari kalangan usaha juga. Sementara Menkeu, Bappenas dan Menko Perekonomian bisa dari pejabat karir, ekonom atau akademisi," ujar Bhima saat dihubungi redaksi, Selasa (8/10).
Jelas Bhima, kebijakan tim ekonomi saat ini banyak yang tidak berkorelasi dengan tujuan awal yang sudah ditetapkan.
Misalnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution. Sebanyak 16 paket kebijakan ekonomi (PKE) yang sudah dikeluarkan belum membuahkan hasil yang baik. Paket-paket kebijakan itu tidak berjalan karena kurang koordinasi.
Di pos Kementerian BUMN yang dipimpin Rini Soemarno lebih kacau lagi. Selain banyak pejabat BUMN yang terjerat kasus korupsi di KPK, dan perombakan pimpinan BUMN yang dinilai ugal-ugalan, di tangan Rini utang BUMN terus bertambah, dan kebijakan-kebijakan BUMN tidak menguntungkan perseroan.
Selanjutnya, tambah Bhima, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman masuk dalam daftar menteri yang harus dirombak. Kinerja neraca dagang yang buruk jadi bukti ketidakmampuan Enggar meningkatkan dari sisi ekspor. Politisi Nasdem itu juga harusnya fokus di KPK karena namanya sudah sering disebut-sebut. Sementara Amran, kinerjanya selama ini belum bisa memperbaiki daya beli petani dan nilai tukar petani.
Sri Mulyani yang menjabat Menteri Keuangan juga harus ikut diganti. Dia sudah tidak layak berada di Kabinet. Menkeu ke depan harus kredibel dan berpihak kepada rakyat.
"Menteri Keuangan perlu diganti karena rasio utang naik, sementara pertumbuhan stagnan. Ini namanya tidak berkorelasi. Lalu, beban utang dan bunga membengkak, serta penerimaan pajak digenjot terlalu tinggi," tutur Bhima.
Di luar tim ekonomi, Bhima juga menyarankan agar Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tidak ditunjuk lagi di pemerintahan kedua Jokowi. Luhut tidak fokus membenahi bidang kemariman. Dia kerap mengeluarkan pernyataan yang berada di luar tugas pokok dan fungsinya. Di media sosial, Luhut pernah dijuluki "menteri segala urusan".
"Pernyataannya sering offside. Di sisi lain, kebijakan tol laut dan infrastruktur maritim belum terlihat, dan biaya logistik (transportasi laut di Indonesia) masih mahal," tutupnya. [rm]
