DEMOKRASI.CO.ID - Periode kuartal III-2019 sudah resmi ditutup seiring bulan September berakhir. Meski penghitungan pertumbuhan ekonomi belum dirilis, namun sejumlah pihak sudah menyampaikan rasa pesimistis ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas 5 persen.
Sekuritas-sekuritas besar asing juga memproyeksikan hal senada. Seperti JP Morgan Chase yang memprediksi ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,9 persen, sedang Deutsche Bank memperkirakan di level 4,8 persen.
Menanggapi hal tersebut, pengamat ekonomi dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menguraikan bahwa kebijakan yang diambil tim ekonomi Joko Widodo selama ini salah kaprah. Hal tersebut yang kemudian membuat ekonomi gagal tumbuh pesat.
Dia menyoroti sejumlah kebijakan tim ekonomi yang salah kaprah. Salah satunya, pembiaran terhadap industri manufaktur sebagai motor pertumbuhan yang lesu darah. Kemudian suku bunga Bank Indonesia yang tinggi di periode 2015 hingga 2017.
“Ini membuat pengusaha malas ekspansi. Perhatian terhadap sektor manufaktur juga kurang karena kran impor dibuka lebar. Ya jangan heran pengusaha milih jadi importir dibanding industrialis," katanya kepada Kantor Politik RMOL, Jumat (04/10).
Atas alasan itu, dia menyarankan Jokowi untuk memerintahkan para pembantu di sektor ekonomi untuk tidak membuat asumsi pertumbuhan ekonomi baik, di RPJMN maupun APBN, terlalu muluk. Sehingga tidak terkesan sebatas memberi angin segar pada publik.
“Sebaiknya dibuat realistis saja,” tegasnya.
Sementara menjelang perombakan kabinet, Bhima juga meminta kepada Jokowi untuk bisa merombak total tim ekonomi di periode kedua. Sebab, tantangan ke depan semakin berat. Sementara kebijakan tim ekonomi selama ini selalu salah kaprah.
"Perlu dirombak total karena tantangan ke depan makin berat. Khususnya pos Menko, Mendag, Menteri BUMN, dan Menkeu,” pungkasnya. [rm]
