DEMOKRASI.CO.ID - Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 dalam Sidang Umum ke-74 di Markas PBB New York. Indonesia terpilih dengan suara tertinggi yakni 174 suara, bersama dengan Jepang, Korea Selatan dan Kepulauan Marshall.
Terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB bisa menjadi cambuk dalam penanganan kasus HAM di dalam negeri. Seperti dalam penanganan kasus tewasnya lima mahasiswa dan pelajar usai mengikuti demonstrasi penolakan RUU KUHP dan UU KPK, 24-26 September 2019.
5 Orang Gugur Usai Demonstrasi Penolakan RUU KUHP dan UU KPK
Demonstrasi penolakan RUU KUHP dan UU KPK memakan korban luka dan jiwa. Total ada lima korban meninggal pasca demo berujung ricuh dengan polisi itu.
Mereka adalah Maulana Suryadi (23), Akbar Alamsyah (19) dan Bagus Putra Mahendra (15) di Jakarta dan dua mahasiswa Universitas Haluoleo, Kendari, yakni Immawan Randi (21) serta Muhammad Yusuf Kardawi (19). Sementara korban luka tak diketahui persis berapa banyak jumlahnya. Salah satu yang paling parah adalah mahasiswa Universitas Al Azhar Indonesia, Faisal Amir.
Untuk menyelidiki masalah ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 10 Oktober lalu memutuskan membentuk tim khusus. Komnas HAM mengaku sudah memantau kasus ini sejak 26 September 2019.
Saat itu mereka hanya melakukan pemantauan situasi terhadap dugaan adanya tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi saat demonstrasi di Jakarta.
Menlu Klaim Indonesia Terus Berjuang Menegakkan HAM
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia akan berjuang untuk penegakan HAM dan keadilan sosial di dalam negeri. Caranya melalui rencana aksi nasional di bidang HAM untuk periode 2020-2024. Aksi ini merupakan kinerja pembangunan HAM di dalam negeri.
"Untuk semua negara yang telah memberikan dukungannya bagi Indonesia, kami memastikan bahwa Indonesia akan menjadi mitra sejati untuk pembangunan HAM dan keadilan sosial," kata Menteri Retno.
"Sebagai anggota, Indonesia memiliki kesempatan lebih besar untuk memperjuangkan kepentingan nasional secara lebih maksimal," tambahnya.
Wapres JK: Jangan Kita Jadi Anggota Dewan HAM tapi Ada Pelanggaran di Dalam Negeri
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyambut baik atas terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB. JK meminta agar pemerintah tidak berpuas diri lantaran ada sejumlah risiko di balik terpilihnya Indonesia.
"Harapannya tentu kita akan berfungsi. Tetapi jangan lupa ada juga risikonya," katanya saat ditemui di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (18/15).
Dia menekankan, dengan terpilihnya Indonesia, maka pemerintah harus menjaga HAM dalam negeri supaya lebih baik lagi. [dmk]
