logo
×

Selasa, 08 Oktober 2019

Sebut Menteri Jonan Tak Becus, Faisal Basri: Wakilnya Ini Pembisik Jokowi Bikin Kebijakan Ngaco

Sebut Menteri Jonan Tak Becus, Faisal Basri: Wakilnya Ini Pembisik Jokowi Bikin Kebijakan Ngaco

DEMOKRASI.CO.ID - Ekonom dan politikus Faisal Batubara atau Faisal Basri menyebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan tidak becus dalam bekerja.

Bahkan Faisal Basri menyebut wakil Ignasius Jonan, Arcandra Tahar, sebagai orang yang membisiki Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga membuat kebijakan yang tidak benar.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut diungkapkan Faisal Basri dalam tayangan 'SAPA INDONESIA MALAM' unggahan kanal YouTube KOMPASTV, Minggu (6/10/2019).

Awalnya, pembawa acara Sofie Syarief membacakan tiga kriteria utama yang diajukan Jokowi untuk calon menterinya kelak.

Di antaranya adalah mampu mengeksekusi program, berani mengambil keputusan, dan memiliki integritas.

Dari kriteria tersebut, Faisal Basri menganggap yang paling tidak cocok dan harus segera mundur adalah Ignasius Jonan yang ia lihat dari segi prestasinya.

"Jadi kalau Bung Faisal Basri melihatnya dari seluruh tim perekonomian ini siapa yang sudah memenuhi kriteria ini? Siapa yang tidak dan harus pamitan?" tanya Sofie Syarief.

"Kalau kita lihat dari prestasi, paling parah Menteri ESDM," jawab Faisal Basri.

Faisal Basri menganggap sejak Ignasius Jonan menjabat, iklim investasi Indonesia semakin memburuk dengan praktik korupsi di mana-mana.

"Karena semakin lama semakin memburuk, iklim investasi semakin enggak karu-karuan, KKN-nya semakin merajarela," terangnya.

Tak hanya itu, proses tender proyek pemerintah semakin tidak terbuka dan semakin tidak jelas.

Bagi Faisal Basri, dengan kinerja Ignasius Jonan yang demikian, maka ia harus segera mengakhiri jabatan menterinya.

Tak hanya itu, wakil Ignasius Jonan, Arcandra Tahar juga disebut tidak becus dan membuat Jokowi menciptakan kebijakan yang tidak benar.

"Anda mau bilang Pak Ignasius Jonan harus pamitan?" tanya Sofie Syarief.

"Wajib diganti, bersama-sama dengan wakilnya. Nah wakilnya ini pembisik Pak Jokowi yang ngaco, yang membuat kebijakan-kebijakan jadi kacau," jawab Faisal Basri.

Faisal Basri kemudian menjelaskan sisi kekacauan yang dibuat oleh Kementerian ESDM, di antaranya mengenai skema gross split.

Skema tersebut terjadi di antaranya saat perhitungan bagi hasil pengelolaan wilayah kerja migas antara pemerintah dan kontraktor migas.

Bagi Faisal Basri, skema tersebut malah menurunkan jumlah ladang minyak yang berpotensi.

"Anda melihat seperti itu? Kacau kebijakannya?" tanya Sofie Syarief.

"Kacau sekali, kacau, misalnya terbukti gross split itu menurunkan jumlah ladang minyak yang memiliki keekonomian," ujar Faisal Basri.

"Survei juga menunjukkan seperti itu," imbuhnya.

Jika sampai Ignasius Jonan tetap menjabat sebagai Menteri ESDM, Faisal Basri memperkirakan Indonesia akan krisis energi pada 2021.

"Oke, kalau misalkan diteruskan seperti ini komposisinya, apa kira-kira dampaknya untuk lima tahun ke depan?" tanya Sofie Syarief.

"Krisis energi di depan mata, jadi diperkirakan kalau bisnis as usual, 2021 kita sudah defisit energi," tegas Faisal Basri.

Faisal Basri kemudian menguraikan defisit dari usaha pertambangan di Indonesia.

"Kan kalau minyak, kita defisitnya 20 miliar US dolar, migas defisitnya 12 (miliar dolar AS), tapi masih ada batu bara kalau kita gabung migas dan batu bara, surplusnya 8 (miliar dolar AS), 2008," terangnya.

"2021 sudah defisit dan 2040 akan defisit 80 miliar US dolar kalau pakai gaya Jonan dan Arcandra," pungkasnya.

Berbeda dengan Faisal Basri, Jubir PKS Bidang Ekonomi Muhammad Kholid punya satu nama menteri yang menurutnya harus diganti.

"Pak Kholid, tadi Anda kelihatan ragu-ragu sebut nama, Bung Faisal Basri sudah membuka satu nama, Anda setuju enggak?" tanya Sofie Syarief.

"Kalau Bang Faisal memang intelektual yang merdeka ya," ujar Kholid diiringi tawa.

"Jadi beliau bebas untuk bisa bicara seperti itu," tambahnya.

Kholid tidak langsung menyebut nama menteri, namun ia menyinggung soal rencana Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim.

"Jadi kalau kita lihat ya, awal pertama kali Bapak Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia, dia membawa ekspektasi dengan adanya poros maritim dunia," kata Kholid.

Kholid menyebut saat ini Indonesia masih belum menjadi poros maritim dunia.

"Tapi apa faktanya sekarang? Mbak Sofie sudah tahulah arahnya saya ke mana gitu," kata Kholid.

"Jadi, sektor kemaritiman kita menjadi big question sekarang, apakah betul poros maritim dunia?" tanya Kholid.

Sofie Syarief kemudian menyimpulkan yang dimaksud Kholid harus diganti adalah Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan.

"Anda mau menembak menko maritim nih?" tanya Sofie Syarief.

"Ya, Anda bisa menerjemahkan sendiri," ujar Kholid.

Kholid kemudian mengeluhkan mengapa yang selama ini dibangun adalah tol darat sedangkan tol laut seolah tidak diperhatikan. [tn]
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: