![](https://1.bp.blogspot.com/-W9dlMSLTIZk/XZm7KugIGRI/AAAAAAADXME/xdqjfUvYUwEtz2vcsWmMPe359eaGQg07QCLcBGAsYHQ/s640/5d9337f0f00a8.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Terpilihnya Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI dan Bambang Soesatyo alias Bamsoet sebagai Ketua MPR periode 2019-2024, tak sepenuhnya memuaskan publik.
Meski keduanya dianggap memiliki jam terbang yang cukup memadai, namun tak sedikit pula yang menaruh keraguan terhadap keduanya.
Yang menjadi persoalan adalah publik mempertanyakan sejauhmana komitmen keduanya dapat memerankan fungsi lembaga tersebut sebagai representasi kepentingan rakyat dan tidak terjebak sebagai stempel legitimasi pemerintah.
"Hal ini terutama menyangkut peran DPR dalam menjalankan check and balances," ungkap pengamat politik dari Universitas Indonesia Ade Reza Hariyadi saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (6/10).
Puan Maharani sebagai Ketua DPR berasal dari partai yang sama dengan Presiden Jokowi. Begitupula dengan Bambang Soesatyo yang terpilih sebagai Ketua MPR berasal dari Partai Golkar. Partai itu adalah partai pendukung presiden Jokowi.
Oleh karena itu, Ade menilai sangat wajar jika sejak dini berkembang suara minor terhadap masa depan kedua lembaga ini dalam menjalan kepentingan publik.
"Terutama DPR untuk mengawasi pemerintahan," terang Ade.
Kendati demikian, Ade menyarankan sebaiknya kedua pimpinan baru di Parlemen ini diberikan kesempatan untuk membuktikan komitmen dan kinerjanya kepada masyarakat.
"Karena masih terlalu dini untuk menyimpulkan secara apriori terhadap duet kedua tokoh tersebut," pungkasnya. [rm]