DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo perlu menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan demokrasi gotong royong.
Ia juga perlu menyadari bahwa definisi dan pengertian demokrasi gotong royong sangat mempengaruhi persepsi dan implementasinya di lapangan.
Sepintas, demokrasi gotong royong itu melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan dan juga pelaksanaan pembangunan. Faktanya, hanya pihak yang masuk dalam kabinet dan pemerintahan yang terlibat secara langsung.
Begitu dikatakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Daulay Partaonan, dalam perbincangan dengan redaksi.
"Demokrasi kita adalah demokrasi multi-partai. Ada banyak pikiran, platform, dan nilai-nilai perjuangan partai-partai politik. Rasanya, agak sulit menggotongroyongkan pembumian masing-masing pikiran, platform, dan nilai-nilai perjuangan partai-partai itu," ujar Saleh.
Pada saat rapat paripurna perdana kabinet kemarin, presiden menyatakan secara eksplisit bahwa tidak ada visi-misi menteri, yang ada adalah visi-misi presiden dan wakil menteri. Itu artinya, pimpinan parpol atau wakil-wakilnya yang ada di kabinet tidak boleh berbagi program sebagaimana yang ada di platform dan garis perjuangan partainya.
"Berarti, yang digotongroyongkan itu hanya pemikiran dan gagasan milik presiden dan wakil presiden saja. Sementara, pemikiran dan gagasan pihak lainnya tidak bisa masuk. Apakah seperti itu pengertian gotong royong yang dimaksud?" tanya dia.
Di lain pihak, demokrasi gotong royong juga kelihatannya agak sedikit terkendala jika dihubungkan dengan partai-partai yang ada di luar pemerintahan.
Sebab, partai-partai yang ada di luar pemerintahan tentu tidak memiliki tanggung jawab untuk ikut merealisasikan visi-misi presiden dan wakil presiden.
"Bahkan sebaliknya, partai-partai tersebut lebih difungsikan sebagai kekuatan penyeimbang dalam mengkritisi jalannya program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah," demikian Saleh.(rmol)
