DEMOKRASI.CO.ID - Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hadi Wijaya mengatakan jika terealisasi, salah satu hal yang akan dipertanyakan DPRD dalam interpelasi kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil adalah soal kinerja selang satu tahun pemerintahan Kang Emil yang diangap hanya dominan di lini sosialisasi kinerja pencitraan.
"Anggota DPRD melihat ada beberapa hal yang harus disamakan persepsinya. Jadi dalam setahun ini masih terlalu banyak retorika dan publikasi dibandingkan kerjaan yang esensi," katanya, Selasa (8/10/2019).
Ia bahkan menilai mantan Walikota Bandung itu terlalu nyaman dengan pola pencitraan melalui pemberitaan dan media sosial. Pola itu dinilai berdampak pada wibawa pembangunan Jawa Barat yang mengalami penurunan. Kang Emil pun dinilai tidak memiliki kemampuan komunikasi yang bisa menciptakan situasi harmonis dengan DPRD.
"Bahkan dalam beberapa hal yang mendasar, Jawa Barat ini mundur. Contoh yang sisa periode sebelumnya belum dikerjakan di Kesra, di (Bidang) Perekonomian. Komunikasi juga inginnya antara kami di dewan dan gubernur itu bisa enak. Sekarang 'kan semacam ada hambatan," sesalnya.
Cara ini disebut dapat menciptakan harmonisasi pemerintah provinsi dengan DPRD yang seharusnya bersinergi, terkendala dengan ego pencitraan.
"Pak gubernur lebih cenderung ke media tanpa menginformasikan dulu kepada dewan. Banyak contohnya, yang paling segar diingatan ketika wacana pemindahan pusat pemerintahan. Beliau menyampaikan tanpa forum resmi seperti paripurna, tiba-tiba digelindingkan dan akhirnya membuat heboh," tandasnya. [il]
