![](https://1.bp.blogspot.com/-uIjokEfJmHQ/XbE49u-AyHI/AAAAAAADcIc/oGOZKY6ZncQXqsZ9zP92YeImHsfV4LbNwCLcBGAsYHQ/s640/1507469579-ketua-umum-pbnu-prof-kh-said-aqil-siroj-said-tengah-750x445.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo mengangkat Jenderal (purn) Fachrul Razi sebagai menteri agama.
Sementara dalam tradisi, menteri agama biasanya dijabat oleh perwakilan dari organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU).
Terkait penunjukan Fachrul Razi, Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) KH Robikin Emhas mengatakan, pihaknya menerima protes dari banyak kiai.
Menurutnya, banyak kiai di berbagai daerah merasa kecewa dengan keputusan Jokowi terkait jabatan Menag.
"Saya dan pengurus lainnya banyak mendapat pertanyaan terkait Menteri Agama. Selain pertanyaan, banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes," kata Robikin dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019).
Menurut Robikin, para kiai paham bahwa Kemenag harus berada di garda depan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama.
Namun sayangnya, pemilihan pemimpin Kemenag tak sesuai dengan yang diharapkan dalam membentengi NKRI dari ajaran radikalisme.
"Para kiai sudah lama merisaukan fenomena terjadinya pendangkalan pemahaman agama yang ditandai merebaknya sikap intoleran".
"Lebih tragis lagi, bahkan sikap ekstrem dengan mengatasnamakan agama".
"Semua di luar kelompoknya kafir dan halal darahnya. Teror adalah di antara ujung pemahaman keagamaan yang keliru seperti ini," katanya.
Karena dampak dari radikalisme itu sangat membahayakan, kata Robikin, maka secara kelembagaan, NU sudah mengantisipasi dan mengingatkannya jauh-jauh hari.
"Bahkan NU menyatakan Indonesia sudah kategori darurat radikalisme, di samping darurat narkoba dan LGBT," tandas Robikin.
Jenderal (purn) Fachrul Razi ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Agama dalam kabinet periode 2019-2024.
Dia dilantik pada Rabu (23/10/2019) di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Fachrul Razi menggantikan Lukman Hakim Saifuddin yang merupakan politisi PPP.
Laki-laki kelahiran Banda Aceh, 26 Juli 1947 itu merupakan satu dari sejumlah pensiunan TNI yang dipercaya Jokowi memperkuat kabinet jilid kedua pemerintahannya.
Berdasarkan penelusuran Kompas.com, Fachrul merupakan lulusan Akademi Militer 1970.
Kariernya di TNI terbilang moncer hingga ia memperoleh pangkat jenderal alias bintang empat.
Posisi tertinggi yang ia tempati adalah Wakil Panglima TNI pada 1999-2000.
Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Gubernur Akmil (1996-1997), Asisten Operasi Kasum ABRI (1997-1998), Kepala Staf Umum ABRI (1998-1999), dan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (1999).
Dalam perjalanan kariernya, Fachrul pernah meneken surat rekomendasi pemecatan Letjen (Purn) Prabowo Subianto saat menjadi Wakil Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP).
Namun ia menyebut hal itu tak membuat hubungannya dengan Prabowo terganggu.
Ia pun menyatakan siap bekerja sama dengan Prabowo dalam kabinet ini.
"Saya dengan Pak Prabowo biasa-biasa saja. Kalau ketemu pelukan, makan sama-sama, enggak ada yang aneh. Memang masalah kedinasan, pribadi tak terganggu," kata Fachrul, Selasa kemarin.
Setelah pensiun dari dinas militer, Fachrul menempati posisi komisaris utama di sejumlah perusahaan yaitu PT Aneka Tambang dan CP Prima.
Ia juga tercatat sebagai komisaris holding company di PT Toba Sejahtera, perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh eks Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Selain itu, Fachrul juga cukup aktif di dunia politik.
Ia bersama sejumlah purnawirawan TNI lainnya sempat bergabung dalam Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang dibentuk eks Panglima ABRI Wiranto.
Dalam dua Pemilu terakhir, Fachrul juga tercatat masuk dalam barisan jenderal pendukung Jokowi.
Ia bahkan dipercaya memimpin Tim Bravo-5 yang berisi para purnawirawan pendukung Jokowi.[tn]