![](https://1.bp.blogspot.com/-rLf7D8ecn6U/XbBBmGyq5EI/AAAAAAADcAQ/Ctn2TCv8HCIeSoo10SJCUt1mGtD0bhPFACLcBGAsYHQ/s640/ani.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak masalah dengan keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Menteri Agama dari kalangan profesional.
Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani menyebut satu-satunya syarat menjadi Menteri Agama adalah seorang muslim sebagai represensi mayoritas Islam di Indonesia.
"Karena negara ini mayoritas umat Islam, sepanjang Menteri Agama itu masih seorang muslim ya tidak usah kita persoalkan juga," ujar wakil ketua MPR ini di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).
Dua Menteri Agama terakhir dijabat oleh kader PPP. Keduanya adalah Surya Dharma Ali dan Lukman Hakim Syaifudin.
Adapun dalam pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden mempercayakan Menteri Agama kepada Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi.
Arsul menyebut ditunjuknya Fachrul bisa jadi sebagai terobosan baru Presiden bahwa Menteri Agama tidak selalu harus PPP.
"Itu kan ikhtiar Pak Jokowi untuk katakanlah keluar dari pakem tradisional. Sama juga dengan PPP kan selama ini ada anggapan bahwa Kementerian Agama pos tradisional PPP," jelasnya.
PPP dalam kabinet baru menempatkan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
"Ketua Bappenas itu kan pos yang berat lah buat saya," demikian Arsul.(rmol)