DEMOKRASI.CO.ID - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mewaspadai manuver kelompok-kelompok yang mencoba menggagalkan pelantikan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2019 mendatang.
Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengungkap, setidaknya ada tiga kelompok yang bermain dengan berkamuflase ke dalam aksi-aksi unjuk rasa untuk menolak RUU KUHP dan RUU KPK.
“Dari penelusuran IPW kelompok-kelompok ini akan memperalat oknum mahasiswa dan kalangan preman dalam menggulirkan aksinya,” kata Neta kepada wartawan, Senin (7/10).
Neta menjelaskan, tiga kelompok ini terdiri dari koalisi kelompok radikal keagamaan dan koalisi kelompok sekuler yang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi karena kepentingannya tidak terakomodir serta kelompok yang mencoba memainkan bargaining posisi dengan Jokowi.
"Meskipun IPW berkeyakinan manuver ketiga kelompok itu tidak akan menuai hasil, tapi jajaran kepolisian tetap perlu mencermatinya agar aksi yang dikamuflase ketiga kelompok itu tidak menimbulkan kekacauan dan kerusakan di ibukota Jakarta,” jelas Neta.
Polri, tambah Neta perlu meminta tambahan dukungan personil TNI dalam mengamankan objek objek vital dalam rangka mempersiapkan keamanan Jakarta saat pelantikan Jokowi sebagai presiden. Pasalnya, konsentrasi Korps Bhayangkara terbela akibat gejolak di Papua.
“Penempatan personil menjadi terbelah antara mengamankan Papua dan berkonsentrasi mengantisipasi keamanan situasi ibukota Jakarta,” ujarnya menyarankan.
Selain itu, intelejen Kepolisian perlu memantau kantong-kantong radikalisme di seputar Jabodetabek serta memburu penyandang dana aksi demo yang berniat menggagalkan upaya pelantikan Jokowi sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang.
“Polri harus berani bersikap tegas demi menjaga keamanan masyarakat luas dan sikap tegas Polri itu pasti akan didukung masyarakat luas,” demikian Neta. [rm]
