DEMOKRASI.CO.ID - Pemberitaan mengenai pendengung atau buzzer memang tengah ramai di publik. Hal ini seiring sebaran informasi bohong yang masih terus disemburkan buzzer pasca Pilpres 2019.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera memastikan partainya tidak ikut-ikutan menggunakan jasa buzzer media sosial. PKS, sambungnya, hanya mengandalkan jejaring kader yang saling terikat.
Para kader juga bergerak dengan sokongan dana dari mereka sendiri dan tidak dari dana-dana lain.
“Di PKS, kami tidak mengenal buzzer, apalagi yang berbayar. Di PKS mengoptimalkan jejaring kader, yang disebut Relawan Digital, Redi. Paket data mereka dari kantong-kantong mereka sendiri,” tegasnya dalam akun Twitter pribadi, Senin (7/10).
Redi PKS, lanjutnya, juga memiliki latar yang mumpuni. Mereka umumnya telah menempuh jenjang pendidikan yang disebut sekolah digital. Jenjang itu ada di tingkat DPP, DPW sampai DPD bahkan DPC.
“Mempelajari UU ITE, produksi konten positif, humas produktif dan lain-lain,” terangnya.
Mardani memastikan Redi PKS bekerja secara organik dan terstruktur mengikuti komando di tingkat pusat. Sementara isu utama yang dimunculkan dalam kanal sosmed Redi PKS adalah marketing partai. Mulai dari kinerja anggota dewan dan kepala daerah, hingga kontra demarketing atau melawan hoax. Termasuk, isu-isu keumatan, dakwah, dan isu sosial.
Jumlah kader dan simpatisan aktif sekitar 2 juta orang, 10 persennya bermain sosial media berbagai kanal, kami ingin mewarnai socmed dengan kebaikan-kebaikan, moto kami ayo posting positif,” tutupnya. [rm]
