![](https://1.bp.blogspot.com/-VYy2L6Hg8AI/XbFI0W6H3-I/AAAAAAADcLw/FG7wflcgi60qZOaKJiUwZaD0auMfDDnhgCLcBGAsYHQ/s640/t_5db04fdb9de6e.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritisi posisi Menteri Agama diberikan kepada Mayor Jenderal (purn) Fachrul Razi. Menurut Mardani, pemilihan Wakil Panglima TNI sebagai Menteri Agama berpeluang menghasilkan solusi dengan pendekatan militer.
"Buat kami ini perlu amat sangat diperhatikan bersama-sama. Jangan-jangan konklusi agamanya kan pendekatan keamanan ataupun pendekatan militer akan digunakan, belum tentu tepat. Kami harus sama-sama membangun kewaspadaan itu," kata Mardani di sela-sela diskusi bertajuk "Kabinet 2019-2024, Penguatan Kebangsaan, Demokrasi atau Pembangunan?" di Gedung Sekretariat Ikatan Alumni Universitas Indonesia, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (23/10).
Mardani juga mengkritisi penunjukkan Menteri Kesehatan kepada Terawan Putra Putranto. Sebab, Terawan sendiri punya kontroversial di dunia kesehatan Indonesia dengan metode pengobatannya.
"Kami melihat dr Terawan bagus secara personal. Tetapi dengan teman IDI punya sejarah yang cukup panjang. Padahal basis kesehatan kita, IDI luar biasa kokohnya, belum lagi problem BPJS kita," kata Mardani.
Mardani menyatakan, akan tetap menyuarakan kritik terhadap pemerintah, sebagai satu-satunya partai yang mendeklarasikan diri sebagai oposisi. Hanya saja, Mardani menyadari perlu bantuan dari partai politik lainnya untuk bisa melawan koalisi yang gemuk.
"Yang utama bagi kami secara substansi oposisi mampu memerankan sebagai penyeimbang. Kekuatan yang melakukan kritik tajam dan pembedahan kebijakan publik yang dimiliki. Karena kami agak khawatir dengan gemuknya koalisi pemerintahan peluang penyalahgunaannya besar," jelas dia. [nn]