DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo diharapkan tidak memakai lagi menteri kabinet periode pertama yang membidangi politik, hukum dan ekonomi untuk kembali menjadi menteri di Kabinet periode kedua.
Analis Politik Universitas Islam Indonesia (UII), Geradi Yudhistira berharap Presiden Jokowi di kabinet Jilid II tidak kembali menggunakan menteri-menteri yang kinerja buruk saat menjadi menteri di Kabinet Jilid I.
"Ya sudahlah Jokowi gak usah percaya lagi dengan timnya sekarang. Ini buruk sekali, saya pikir ini yang harus diganti, demokrasi terancam, hukum begitu (tidak adil)," ucap Geradi Yudhistira kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/10).
Menteri yang paling disoroti Geradi ialah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto.
Menurut Geradi, Wiranto telah dianggap sebagai musuh yang terus dihadapi rakyat Indonesia sejak 1998 hingga 2019.
"Kemudian termasuk ada meme di medsos yang menyatakan dari dulu zaman 98 sampai dengan 2019 ini musuhnya tetap sama, Wiranto," katanya.
Sehingga, Geradi berharap Presiden Jokowi untuk tidak melibatkan Wiranto dalam pemerintahannya di periode kedua. Tak hanya itu, Geradi juga menyoroti Menteri Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang dianggap sebagai menteri segala urusan.
"Ini udah terlalu uzurlah Wiranto itu untuk dipakai, jadi saya mau minta kepada Pak Jokowi untuk satu Pak Wiranto. Yang kedua LBP untuk jangan diberikan porsi lagi untuk mengatur negara ini," tegasnya.
Karena kata Geradi, kedua menteri tersebut tidak bisa mengatur manajemen konflik secara baik. Misalnya kata Geradi seringnya blunder saat mengambil kebijakan yang tidak dibutuhkan.
"Berapa kali kan blunder, kebijakan itu diambil tidak dengan kebutuhan, matiin internet terus statement-statement seperti itu terus korban terserah kita mau menyebut korban atau enggak itu terserah kita, itu korban di Papua itu kan buruk sekali manajemen konfliknya," paparnya.
Sehingga, Presiden Jokowi diharapkan untuk revolusi besar-besaran terhadap menteri di bidang politik, hukum, keamanan maupun ekonomi agar dikenang sebagai penjaga demokrasi.
"Jadi saya pikir kalau untuk politik dan keamanan Jokowi saatnya untuk bersih-bersihlah. Revolusi besar-besaran di situ kalau dia mau dikenang sebagai penjaga demokrasi. Kalau enggak ya monggo saja gitu, tapi kan rakyat yang akan bergerak terus," tandasnya. [rm]
