DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo harus mempertimbangkan kapasitas menteri bidang ekonomi pada periode kedua yang tidak memiliki beban politik seperti kebanyakan menteri saat ini.
Dosen politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun mengatakan, menteri bidang ekonomi di periode pertama pemerintah Jokowi dinilai tidak memiliki prestasi.
Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih berada di angka 5 persen, bahkan cenderung menurun.
Kementerian bidang ekonomi serentak beralasan ekonomi Indonesia stagnan karena faktor persaingan global dan terjadi perang dagang di luar negeri. Padahal, kata Ubedillah, Vietnam mampu memanfaatkan momen tersebut untuk meningkatkan perekonomian.
"Artinya, ini soal kapasitas, soal pengakuan bagaimana Kementerian Keuangan itu mampu memanfaatkan peluang perang dagang," ucap Ubedillah saat diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu (12/10).
Sehingga, Ubedillah memiliki catatan agar Presiden Jokowi mempertimbangkan beberapa hal yang mengakibatkannya pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya berada di angka 5 persen.
"Ekonom di kita ini banyak sekali, mungkin jauh lebih punya kapasitas dibanding Sri Mulyani (Menteri Keuangan). Problem kita sesungguhnya adalah ekonomi," jelas dia.
Sehingga, Presiden Jokowi diharapkan untuk menampilkan wajah baru untuk kementerian bidang ekonomi.
"Kalau kementerian ekonomi orang-orangnya masih sama, bagi saya tidak ada greget baru," demikian Ubedillah. [rm]
