DEMOKRASI.CO.ID - Tiga puluh ribu aparat gabungan TNI-Polri dikerahkan saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Besok siang Minggu (20/10). Masyarakat tidak perlu membsar-besarkan pengerahan puluhan ribu aparat tersebut.
Pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menyebutkan, pengerahan ribuan aparat keamanan saat acara kenegaraan memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Apalagi dalam acara pelantikan presiden terpilih akan dihadiri kepala negara tetangga dan ratusan duta besar.
"Aparat ingin benar-benar memberikan kepercayaan pada dunia karena banyaknya tamu undangan dari pejabat negara lain. jadi sudah sesuai dengan SOP, tidak perlu dibesar-besarkan," kata Ngasiman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (20/10).
Lebih lanjut, Ngasiman menjelaskan, meski Jokowi menginginkan proses pelantikan dengan sederhana aparat keamanan harus tetap menjalankan fungsi pengamanan sesuai aturan.
Simon -sapaan akrabnya- menyebutkan, pada pelantikan Jokowi-JK tahun 2014 silam, ada 24 ribu aparat gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan. Dia mengimbau masyarakat tidak perlu heboh dengan tugas pengamana yang dijalankan oleh aparat TNI-Polri.
"Sebetulnya Presiden Joko Widodo sendiri menginginkan kesederhanaan yang tidak mengurangi kekhidmatan dalam prosesi pelantikan tapi aparat keamanan (TNI-Polri) ingin supaya berjalan sesuai dengan SOP," tandas Simon.
Pelantikan besok akan dihadiri oleh 17 kepala negara dan 168 duta besar. Selain itu mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Megawati Soekarnoputri juga dikonfirmasi oleh MPR akan hadir. Termasuk eks pesaing Jokowi, Prabowo Subianto dan Sandiaga Slaahudin Uno juga dikonfirmasi akan menghadiri pelantikan yang berlangsung besok siang di Komplek Gedung Kura-kura itu. [rm]
