DEMOKRASI.CO.ID - Komunikasi antara Gerindra dan PDIP melalui masing-masing ketua umumnya disinyalir tak hanya sebatas lobi-lobi kursi menteri. Diprediksi ada pembicaraan yang lebih besar dibandingkan hanya bagi-bagi jabatan menteri atau bahkan sekadar kursi Ketua MPR RI.
Menurut pengamat politik Igor Dirgantara, komunikasi antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri bisa saja menyinggung kontestasi Pilpres 2024 mendatang pasca Presiden Joko Widodo lengser.
"Di 2024, posisi ketum parpol akan sangat strategis, namun bandul politik diperkirakan masih ada di tangan Megawati dan Prabowo Subianto. Prediksi bersatunya kembali PDIP dan Gerindra bukan mustahil," kata Igor, Senin (7/10).
Kemungkinan ini cukup kuat mengingat posisi presiden saat ini bukanlah pimpinan partai politik. Usai jabatan presiden diletakkan Jokowi, PDIP sebagai parpol pengusung perlu memiliki kekuatan baru, baik melalui kebijakan pemerintahan saat ini maupun sosok eksternal.
"Semua parpol akan berlomba lari untuk pemilu 2024. Stabilitas dan kontinyuitas proses politik dan pembangunan menjadi penting mengapa GBHN didorong untuk dihidupkan kembali, walaupun mungkin nanti secara terbatas," jelasnya.
"Mengawal Jokowi yang penting itu bukan saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 yang sudah pasti berjalan mulus, tapi saat turun takhta di 2024. Jokowi bukan ketum partai, sangat rentan dihantam kritik ganas setelah tidak menjabat," sambungnya.
Hal itu bukan omong kosong belaka. Igor mencontohkan kondisi Ketum Demokrat sekaligus mantan presiden dua periode, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Berstatus sebagai Ketum Parpol dan mantan presiden tak membuat SBY kebal terhadap kritik masyarakat.
"Apalagi mungkin Jokowi nantinya. Megawati dan Prabowo perannya sebenarnya signifikan menjaga kebijakan Jokowi pasca berakhir kekuasaannya sebagai presiden. Bukan hanya sekadar kepentingan dan cari muka belaka. That's what politics all about," tandasnya. [rm]
