DEMOKRASI.CO.ID - Tak ada garansi pemerintah untuk rakyat miskin terkait dengan ancaman resesi ekonomi. Bahkan dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan, seperti pencabutan subsidi BBM, pemerintah justru bakal mengorbankan perekonomian kecil.
Banyak UMKM bergantung pada subsidi BBM dan LPG. Terutama LPG 3 kg. Kalau dilihat dari kondisi ekonomi global yang akan resesi ekonomi, maka pemerintah akan mengorbankan UMKM kita," ujar ekonom Indef, Bhima Yudistira dalam diskusi Forum Tebet (Forte), Jumat (11/10).
Krisis yang dimungkinkan kembali terjadi berbeda dengan tahun 1998. Saat itu, jelasnya, masyarakat belum bergantung pada bahan bakar gas. Mereka masih bergantung pada kekayaan alam untuk menjalankan UMKM-nya.
Oleh karenanya, jika saat ini subsidi dicabut, baik dalam hal BBM maupun tarif listrik, maka pelaku usaha kecil akan semakin menjerit.
"Pemerintah kelihatannya tak punya empati pada UMKM. APBN tak dipersiapkan untuk hadapi resesi ekonomi dunia," jelasnya.
Kenaikan berbagai sektor seperti BPJS, tarif tol, hingga pemangkasan subsidi listrik menjadi pendukung bahwa daya beli masyarakat Indonesia tak baik-baik saja.
Kondisi ini makin parah ketika struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) juga tak berpihak kepada rakyat. Menurutnya, APBN bukannya menjadi stimulus ekonomi, tapi justru menjadi konstraksi pada 2020 mendatang.
Sektor industri kreatif yang kerap dibangga-banggakan pemerintah juga bukan menjadi jaminan untuk menyelamatkan masyarakat dari krisis. Sebab, para investor industri kreatif bukan dari dalam negeri.
"Modal asing itu sangat mempertimbangkan gejolak ekonomi global. Mereka bisa pergi kalau resesi," tandasnya.
Di sisi lain, rapuhnya perekonomian Tanah Air juga diamini oleh Direktur Data Indonesia, Herry Gunawan.
"Kinerja penerimaan negara pada 2019 mengkhawatirkan, karena realisasinya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya," demikian Herry. [dtk]
