DEMOKRASI.CO.ID - RENCANA penyampaian hak interpelasi DPRD Jabar terhadap Gubernur Jabar, Ridwan Kamil tampaknya makin mendekati kenyataan. Sejumlah partai pendukung Ridwan Kamil saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018, mendukung rencana tersebut.
Salah satu partai yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Kita setuju interpelasi dan akan mengajak semua anggota dewan. Banyak hal yang ingin ditanyakan, banyak yang harus dijawab oleh gubernur,” ujar Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKB, Rahmat Hidayat Djati, Selasa, 8 Oktober 2019.
Menurut dia, interpelasi dilakukan dengan target duduk perkara kekeliruan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjalankan roda pemerintahan provinsi terungkap secara transparan. Rahmat juga memastikan, akan memberi penegasan bahwa mitra pemerintah Provinsi Jawa Barat secara sah dan konstitutional adalah dewan, bukan lembaga maupun tim di luar pemerintahan.
“Terkait tata kelola pemerintah daerah, prinsipnya itu. Tata kelola pemerintah daerah berdasarkan undang-undang pemerintah daerah itu menyebut, pemerintah daerah itu bersama DPRD, kan gitu. Setahun berjalan ini, kita merasa banyak hal prinsipal yang belum dilakukan,” ujarnya.
Rahmat menegaskan, internal Fraksi PKB DPRD Jawa Barat solid mendukung rencana interpelasi sebagai bentuk tanggung jawab sosial, setelah menjadi partai pengusung Ridwan Kamil saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018. “Iya, solid. Salah satu alasan kami setuju itu karena sebagai partai pengusung kita punya tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan gubernur betul-betul menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdul Hadi Wijaya meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak menganggap langkah interpelasi dewan merupakan bentuk kondisi friksi atau konflik lembaga legislatif dengan gubernur.
“Interpelasi itu kan sesuatu yang biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang harus dibuat momok atau menggambarkan ketidakakuran atau hal destruktif yah, interpelasi itu hak bertanya, kita mau nanya duduk perkara dan tolong jelaskan,” katanya.
Interpelasi diperlukan dengan tujuan meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis. “Ini hal biasa dalam berdemokrasi, enggak perlu ada tanggapan heboh, terus bukan menunjukan dewan menghalau atau sedang merusak Pak Gubernur dan sebagainya,” ujarnya.
Abdul menilai, perjalanan satu tahun roda Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil terlalu dominan pada tataran sosialisasi kinerja pencitraan. “Jadi, kita melihat ada bebebrapa hal yang harus disamakan persepsi, jadi dalam setahun ini masih terlalu banyak di retorika dan publikasi dibandingkan kerjaan yang esensi,” ujarnya.
Ridwan Kamil yang dinilai terlalu nyaman dengan pola pencitraan melalui pemberitaan dan media sosial, ini berdampak pada wibawa pembangunan Jawa Barat mengalami penurunan. Selain itu, Ridwan Kamil dinilai mempunyai pola komunikasi yang tidak bagus dan menciptakan situasi tidak harmonis dengan DPRD.
“Bahkan dalam beberapa hal yang mendasar, Jawa Barat ini mundur, contoh yang sisa periode sebelumnya belum dikerjakan di Kesra, di perekonomian. Komunikasi, jadi komunikasi antara kami di dewan dan gubernur itu bisa enak, sekarang semacam ada hambatan,” katanya.
Pola tersebut, menuru Hadi, menciptakan harmonisasi pemerintah provinsi dengan DPRD yang seharusnya bersinergi, terkendala dengan ego pencitraan. “Ini terlalu sering, akhirnya ada ketidaknyamanan, komunikasi antara gubernur dengan mitra kerjanya yang secara konstitutional sudah ditunjuk yaitu DPRD,” ujarnya.
“Dan Pak Gub lebih cenderung ke media tanpa menginformasikan dulu kepada dewan, banyak contohnya yang paling segar diingatan ketika wacana pemindahan pusat pemerintahan, beliau menyampaikan tanpa forum resmi seperti paripurna, tiba-tiba digelindingkan yang menyebabkan heboh,” ujarnya. [vin]
