![](https://1.bp.blogspot.com/-8e7eibui3Uo/XaxKp_jFFQI/AAAAAAADbB4/5RvGToZ8EKcV5o2QbKD6VoYa7ApUPfUYQCLcBGAsYHQ/s640/whatsapp-image-2019-10-20-at-131430-22debf31c64761cef775c73a4d1728d4.jpeg)
DEMOKRASI.CO.ID - Ketum Partai NasDem Surya Paloh hadir dalam pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin di ruang paripurna MPR, Jakarta. Sebagai salah satu partai pengusung Jokowi-Ma'ruf, Paloh belum mengetahui berapa kursi menteri yang akan didapatkan NasDem nantinya.
"Terus terang saja yang paling lucu ini. NasDem enggak dikasih tahu (dapat menteri apa). Belum, belum ada sampai hari ini," kata Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10)
"Belum ada bicara soal kursi kabinet, saya jujur pada kalian. Kalau pasukan di bawah tanya di kementerian mana, saya sebagai ketua umum enggak tahu," imbuhnya.
Walaupun bertemu Jokowi beberapa waktu lalu, Paloh menegaskan tetap tak ada pembahasan terkait menteri.
"Tapi enggak menyinggung spesifik soal ini (menteri) saya pikir," ucap dia.
Menyikapi kabar Partai Gerindra yang membuka kemungkinan bergabung dengan pemerintahan, Paloh menilai tetap perlu ada keseimbangan politik. Menurutnya, partai-partai non Koalisi Indonesia Kerja (KIK) bisa menjadi pengawas pemerintahan dari luar.
Namun, sejauh ini Paloh belum mendapatkan kepastian apakah partai di luar KIK benar-benar akan bergabung dengan kabinet atau tidak.
"Bagaimanapun kita harus menjaga sistem check and balances. Kalau tidak ada lagi yang beroposisi, demokrasi berarti sudah selesai. Negara sudah berubah menjadi otoriter atau monarki ya kalau enggak ada oposisi," tandasnya.
Paloh dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebelumnya bertemu pada Minggu (13/10) lalu. Keduanya menyatakan 3 kesepakatan politik, yakni memperbaiki citra politik, melawan radikalisme, dan amandemen UU 1945 harus dilakukan secara menyeluruh. [kp]