![](https://1.bp.blogspot.com/--PmrvEKCLmY/Xa2J_pSAfsI/AAAAAAADbIU/678vLMeN4X0qBPuuetsJH-BWs39u-h6SQCLcBGAsYHQ/s640/031577100_1571574457-20191020-Senyum-Jokowi-Maruf-1.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan KH. Maruf Amin 2019-2024 diprediksi akan lebih berat dibandingkan periode sebelumnya.
Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Prof. Hermawan Sulistyo mengatakan, banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut salah satunya problem lingkungan domestik dan internasional.
Menurutnya, Jokowi akan mengalami problem domestik dan internasional dalam lima tahun ke depan sehingga akan kritis dan sulit untuk dikendalikan.
“Lingkungan domestik maupun internasional tidak kondusif, sosial division pembelahan sosial sekarang ini sudah pada titik kritis atau lampu kuning setengah merah,” jelas Hermawan Sulistyo saat ditemui di kediamannya Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (20/9).
Dia memberikan gambaran mengenai kondisi domestik di Papua. Saat ini Jokowi berupaya untuk membangun infrastruktur untuk mengatasi permasalahan di Papua. Namun, terkendala dengan adanya kondisi masyarakat yang belum dapat menerima adanya budaya baru lantaran telah lama mengalami kondisi budaya leluhur.
“Tidak mungkin dia masuk ke Papua, membangun infrastruktur, membangun masyarakatnya yang berada dalam kondisi seribu tahun jarak peradaban dengan cara-cara sebelumnya." tuturnya.
"Selama ini yang dilakukan semua orang ke sana ada proses falsifikasi, ada proses seperti ini, kita lebih berbudaya mengajari orang-orang yang tidak berbudaya, jadi ini problem paling berat di Papua,” lanjutnya.
Hal berbeda terjadi di Pulau Jawa, lanjut Hermawan, Jokowi bukan dari kalangan santri sehingga dia butuh back up dari Kiai Maruf.
"Tetapi dia tidak punya keberanian untuk menghadapi fagot-fagot agama seperti itu menghadapi risikonya terlalu lunak harus lebih berani,” tambahnya.
Jokowi juga dinilai belum mampu mengatasi isu talibanisasi yang ada di KPK yang berdampak pada Wiranto yang menjadi korban penusukan.
“Isu talibanisasi di KPK aja dia enggak straight, dampak-dampak dari pembubaran HTI itu tidak dengan tegas dia libas. Akhirnya kita tahu problem internal di dalam negeri,” pungkasnya. [rm]