DEMOKRASI.CO.ID - Oegroseno melaporkan mantan petinggi Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Erick Thohir dan Helen Sarita de Lima, ke Polri. Dia merasa dirugikan setelah atlet tenis meja tak dikirimkan ke SEA Games 2019 Filipina.
Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PP PTMSI), yang dipimpin Oegroseno, menyiapkan empat atlet putra dan empat atlet putri menuju SEA Games 2019 yang dilangsungkan mulai 31 November hingga 11 Desember. Mereka dipatok target satu medali emas, dua perak, dan empat perunggu.
Tapi, KOI memutuskan untuk tak menyertakan tenis meja ke SEA Games 2019. Sebab, PTMSI disebut sedang memiliki tiga kepengurusan.
"Harapan atlet yang sudah menjalani latihan sejak Maret 2019 telah diluluhlantakkan oleh saudara Erick Thohir sebagai ketum KOI masa bakti 2015 - 2019," kata Oegroseno seperti dikutip dari Detiksport , Jumat (25/10/2019).
Oegroseno bersikukuh dualisme kepengurusan PTMSI berakhir dengan munculnya Putusan PTUN pada pertengahan 2014 sampai dengan akhir 2015 dan sudah mendapatkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 274K/TUN/2015 yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Isinya, KONI segera mengukuhkan kepengurusan PP PTMSI dengan Ketua Umum Komjen Pol (purn) Drs Oegroseno, SH.
"Kami mengalami kerugian anggaran yang telah dikeluarkan oleh swadaya PP PTMSI mencapai Rp 15 milair karena atlet sudah bertanding melawan atlet-atlet dari delapan negara tingkat Asia yang juga Kualifikasi Olimpiade Tokyo 2020 serta ke Kejuaraan Internasional bulan depan di Batam," ujar Oegroseno, yang juga mantan wakapolri itu.
Sementara itu, Chef de Mission (CdM) kontingen Indonesia ke SEA Games 2019, Harry Warganegara, memastikan tanpa tenis meja ke SEA Filipina itu. Dia bilang itu sesuai kesepakatan antara KOI, KONI, dan Kemenpora untuk tak mengutus cabang olahraga yang sedang bermasalah.
"Persoalan tenis meja kami serahkan kepada kemenpora karena status pengurus belum beres di internal. Oleh kemenpora diputuskan tenis meja tidak diberangkatkan. Sampai hari ini, tidak diberangkatkan," Harry.
"Sudah ada kesepakatan antara Pak Erick, Pak Tono (Suratman, mantan ketua KONI), dan Menpora. Kalau memang cabang olahraga serius dengan nasib atlet, jangan ada dualisme kepengurusan," dia menambahkan. [laj]
