DEMOKRASI.CO.ID - Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menganggap salah satu media nasional telah membuat narasi artikel bernada tendensius terhadap Presiden Joko Widodo. Dalam narasinya, menurut Ngabalin, Jokowi seolah dituduh mengendalikan sendiri buzzer yang pro-pemerintah.
Dia berpendapat, narasi tersebut hendak mengiring para pembaca bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu dalang di balik buzzer-buzzer pro-pemerintah. Karena itu, dia menganggap bahwa media tersebut tak menerapkan kaidah ilmu jurnalistik dan komunikasi. Dia pun meminta Pemimpin Redaksi Koran Tempo, Budi Setyarso untuk memberikan penjelasan soal artikel tersebut.
"Di sini (artikel Koran Tempo) ditulis, 'Presiden Joko Widodo harus segera menertibkan para buzzer yang sulit dipercaya keberadaannya tidak presiden ketahui, jika bukan ia kendalikan. Kalimat apa yang dimaksud ini? Kawanku, beri keterangan," kata Ngabalin dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne, Selasa malam, 8 Oktober 2019, seperti dikutip dari VIVAnews.
Soal itu, Budi menjelaskan bahwa media yang dipimpinnya tidak memiliki tendensi dengan menulis kalimat tersebut. Menurut dia, Tempo sekadar melakukan fungsi kritik terhadap presiden dan tidak melanggar kaidah jurnalistik maupun komunikasi. Namun dia memaklumi jika pilihan kata atau kalimat dalam artikel itu menimbulkan penafsiran berbeda-beda bagi tiap orang.
"Kami lakukan fungsi ini tidak berdasarkan niat buruk menciderai seseorang. Ini fungsi pers untuk ajukan kritik. Bahwa bahasanya dianggap menyinggung, penafsiran tiap orang memang bisa berbeda-beda," ucap Budi.
Mendengar jawaban itu, Ngabalin seolah tak terima. Menurutnya, kata atau kalimat yang digunakan dalam artikel itu tidak tepat lantaran seakan menuduh Jokowi mengendalikan buzzer-buzzer tersebut.
"Anda menuduh orang menggunakan pendapatan belanja negara untuk membayar buzzer, terkutuk saudara kezaliman menggunakan pilihan-pilihan (kata) itu," tutur Ngabalin.
[vv]
