DEMOKRASI.CO.ID - Meski sudah mendapat peringatan, ternyata tidak sedikit pelajar STM dan SMA yang tetap nekat ikut aksi demonstrasi di depan Gedung DPR, Senin (30/9).
Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono menyatakan, pada dasarnya unjuk rasa memang diperbolehkan oleh Undang-undang.
Namun, yang tidak boleh adalah ketika unjuk rasa itu berubah menjadi tindakan anarkis. Melakukan perusakan, membakar, menyakiti, serta melukai. Karena itu termasuk tindakan kriminal dan akan berhadapan dengan penegak hukum.
"Kalau dia (pelajar) melakukan tindakan kriminal, maka bisa (dapat sanksi) pemberhentian KJP (Kartu Jakarta Pintar). Tapi kalau sifatnya ikut-ikutan, kita beri peringatan dan pembinaan, jangan diulangi," ungkap Ratiyono di Balai Kota, Selasa (1/10).
Kepada para pelajar pemegang kartu KJP Ratiyono mewanti-wanti untuk tidak ikut-ikutan demo. Terlebih dengan bertindak anarkis karena ancamannya adalah pencabutan KJP.
"Kalau (KJP) dihentikan, sudah miskin, ikut-ikutan (anarkis), rusak masa depannya," tegasnya.
Sebelumnya, Ratiyono bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengimbau kepada para pelajar di Jakarta, agar langsung pulang ke rumah setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.
"Namun kalau ada (pelajar) yang unjuk rasa, yang penting mereka tidak anarkis. Tapi usahakan kalau usia SMA seyogyanya memang langsung pulang," ujar Ratiyono, Senin (30/9). [rm]
