![](https://1.bp.blogspot.com/-BA5bBKoBLeg/Xa6qMKGYj2I/AAAAAAADbbI/N9_cuDRyxaMCWiSlwl4ZjY9YZmxE2jM3gCLcBGAsYHQ/s640/nadiem.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Apa reaksi pasar dan analis ekonomi setelah Presiden Joko Widodo menawari kursi menteri kepada Nadiem Makarim, CEO Gojek, dan Erick Thohir, bos PT Mahaka Media Tbk?
Presiden Joko Widodo mulai memanggil beberapa nama ke Istana Merdeka, Senin (18/10), dan pasar pun bereaksi. Salah satu yang dipanggil adalah Erick Thohir, ketua tim kampanye nasional Jokowi dalam pemilihan umum tahun ini.
Kepada wartawan, Erick mengaku bahwa ia ditawari Jokowi untuk masuk kabinet dan mengaku siap mundur dari perusahaannya, PT Mahaka Media Tbk untuk menghindari konflik kepentingan, "meskipun berat secara pribadi."
Selain Erick Thohir, Nadiem Makarim, yang kabarnya akan ditunjuk sebagai menteri digital dan ekonomi kreatif atau menteri pendidikan, pun membeberkan bahwa ia telah mundur dari posisinya sebagai bos Gojek.
Kini posisi CEO di perusahaan yang bernilai mendekati US$10 miliar tersebut dijabat untuk sementara oleh presiden grup Gojek Andre Sulistyo dan rekan pendiri Kevin Aluwi.
"Saya mendapat kehormatan yang luar biasa untuk bisa bergabung ke kabinetnya Pak Presiden," ujar pria berusia 35 tahun tersebut kepada wartawan.
"Saya bersedia, saya menerima."
"Kami sangat bangga karena founder Gojek akan turut membawa Indonesia maju ke panggung dunia. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, di mana visi seorang pendiri startup lokal mendapat pengakuan dan dijadikan contoh untuk pembangunan bangsa," kata Nila Marita, kepala urusan korporasi Gojek, dalam sebuah pernyataan.
Mantan hakim Mahkamah Konstitusi Mahfud MD; pelaku media Wishnutama, yang dikabarkan menjadi menteri di bidang kreatif; Ketua Golkar Airlangga Hartanto; Kapolri Tito Karnavian; serta Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo juga dipanggil ke Istana hari ini.
Reaksi pasar
Saham PT Mahaka yang dipimpin Erick sempat melesat ke level Rp236 per saham sebelum bursa rehat di tengah hari.
Penguatan saham ini telah terjadi sejak pria berusia 49 tahun itu ditunjuk menjadi ketua kampanye Jokowi.
Erick sendiri dikabarkan akan ditunjuk menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara menggantikan Rini Soemarno.
Saham perusahaan itu ditutup pada level Rp218 per lembar, dan nilai perusahaan sesuai pasar atau market cap sebesar lebih dari 600 miliar rupiah.
"Saham PT Mahaka memang sudah naik dari seminggu lalu ketika nama beliau muncul di berbagai bocoran [calon kabinet]. Tapi ini sifatnya lebih ke spekulatif karena laporan keuangan [Mahaka] belum terlalu positif," kata Muhammad Al Fatih, wakil presiden Samuel Sekuritas.
Pelaku pasar mengatakan bahwa posisi kabinet apapun yang diberikan mereka, pasar akan bereaksi positif jika posisi kunci di tim ekonomi diberikan pada teknokrat dan orang non-partai.
"Posisi menteri yang mungkin akan mereka jabat bukan kunci, mengingat kondisi ekonomi global yang tidak menentu para menteri ekonomi adalah posisi kunci di kabinet dalam lima tahun ke depan," kata Muhammad.
"Yang akan membuat pasar bereaksi negatif adalah apabila presiden menunjuk tokoh-tokoh yang bukan teknokrat untuk menjabat menteri yang berurusan dengan masalah ekonomi," tuturnya.
"Saya rasa tetap intinya adalah di masalah kerja sama antara kementerian karena kita melihat selama ini ada kementerian yang jalan sendiri dan aturan yang kerap berubah-ubah."
Hal yang sama juga disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang berharap calon menteri adalah orang yang cekatan dan mengedepankan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan di lapangan.
"Pelaku usaha sangat berharap kabinet yang akan diumumkan berisi orang-orang yang betul-betul cakap, kompeten, profesional dan sebaiknya bukan tipe orang yang hanya duduk di kantor tetapi juga orang yang terjun langsung ke lapangan untuk melihat dan mengawasi pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan yang sudah ada saat ini," kata Shinta Kamdani, CEO dan pemilik Sintesa Group, yang juga wakil ketua umum Apindo.
"Masalah besar kita sekarang bukan hanya pada kelanjutan reformasi kebijakan ekonomi saja tetapi lebih banyak terjadi karena inkonsistensi pelaksanaan kebijakan reformasi ekonomi di lapangan."
Dalam pidato pelantikannya, Jokowi kembali menegaskan bahwa salah satu fokus ekonomi pemerintahannya kali ini adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang disambut baik oleh para pelaku usaha.
"Pembangunan infrastruktur dan SDM memang harus dilanjutkan karena kita dalam kondisi defisit infrastruktur dan defisit skilled labour sehingga sangat sulit untuk menciptakan ekonomi yang memiliki efisiensi dan produktivitas tinggi," kata Shinta, yang juga wakil ketua umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia ini.
Menanggapi nama-nama yang telah datang ke istana kepresidenan hari ini, Shinta mengatakan bahwa hal paling penting bagi pelaku usaha adalah para menteri baru ini harus kompeten di bidangnya, terutama menteri-menteri di bidang ekonomi.
"Kami harus lihat dulu di posisi apa mereka ditempatkan. Tidak masalah muda atau tua, dari kalangan profesional atau partai, yang penting adalah apakah mereka memiliki track record yang dianggap sesuai dan kompeten dalam menjalankan fungsi pos jabatan yang dipercayakan kepada mereka di bidang ekonomi."
"Untuk itu, kami perlu lihat hingga pengumuman dan tidak terlalu banyak spekulasi. Seluruh pelaku pasar nasional & internasional juga dalam kondisi wait and see," jelasnya.
Dua kementerian baru
Jokowi juga dikabarkan akan membentuk dua kementerian baru, yakni Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Investasi.
Menurut pengamat informasi teknologi Heru Sutadi, dibentuknya kementerian ekonomi digital berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1% sampai 1,5% jika dibarengi dengan perbaikan beberapa hal.
Dalam pidato pelantikannya kemarin, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia menargetkan Produk Domestik Bruto mencapai US$7 triliun, dari yang sekarang sekitar US$1 triliun, pada tahun 2045, atau satu abad kemerdekaan.
"Kalau kita lihat memang tren global dan tantangan sekarang adalah menghidupkan sisi ekonomi digital selain ekonomi yang selama ini dijalankan. Kita sekarang punya Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Ekonomi Kreatif, kalau melihat di beberapa negara lain memang cocoknya [keduanya] digabungkan menjadi satu Kementerian Ekonomi Digital," jelas Heru, yang juga Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute tersebut.
Ia menambahkan bahwa hal yang sama telah terjadi sebelumnya, yaitu di masa pemerintahan periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif digabungkan.
Meskipun Nadiem sukses membawa Gojek menjadi perusahaan decacorn, atau perusahaan bernilai puluhan miliar dolar, Heru mengatakan bahwa mengepalai kementerian tidaklah sama dengan memimpin sebuah perusahaan, sebesar apa pun perusahaan tersebut.
"Nadiem punya pengalaman mengembangkan bisnis digital, ia punya pengetahuan juga tentang bagaimana mengembangkan bisnis kreatif, ini modal yang cukup [untuk menjadi menteri ekonomi digital], tinggal bagaimana ia membuktikan bahwa ia bisa membesarkan ekonomi digital Indonesia," kata Heru.
"Jadi tidak hanya berkutat di Gojek, walaupun Gojek juga tidak kecil, ini soal negara. Yang diharapkan masyarakat bukan Gojek yang tambah besar, tapi ekonomi digital Indonesia yang tambah besar."
Agar kementerian baru ini berfungsi optimal, Heru mengatakan bahwa pemerintah masih harus melakukan sejumlah langkah, di antaranya membenahi infrastruktur ekonomi digital, membangun ekonomi kerakyatan agar Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat bersaing di level internasional, serta meningkatkan literasi dan edukasi teknologi bagi masyarakat luas.
"Palapa Ring ibarat jalan tol, memang sudah dibangun, tapi jalan arterinya untuk membawa pengguna internet memakai fasilitas ini harus turut dibangun juga," kata Heru.
"Lalu 90% produk yang dijual di e-commerce kita adalah produk asing, kalau begini terus kita hanya akan menjadi pasar. UKM harus bisa membuat produk yang kreatif dan inovatif sehingga bisa masuk ke pasar nasional dan internasional."
Siapapun yang ditunjuk, pasar setuju bahwa mereka harus langsung bekerja setelah dilantik.
"Selama ini banyak menteri yang tiba-tiba dipilih presiden jadi menteri, tapi ketika masuk harus belajar lagi. Ini sudah tidak ada lagi waktu belajar. Harus tancap gas," ujar Heru.[vv]