DEMOKRASI.CO.ID - Desakan agar KH Maruf Amin mundur dari jabatan ketua umum mulai muncul di internal MUI. Bahkan sejumlah pengurus daerah menyampaikan desakan tersebut pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V di Nusa Tenggara Barat.
Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi, Masduki Baidowi tidak menampik adanya desakan tersebut. Desakan ini terkait pelantikan Maruf Amin sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2019.
"Memang ada desakan agar KH Ma"ruf Amin mundur setelah dilantik sebagai Wapres, tapi kembali lagi itu tergantung kehendak daerah," ujarnya di Mataram, Kamis (10/10/2019).
Ia menjelaskan, bila merujuk periodesasi masa jabatan, KH Ma"ruf Amin baru bisa meletakkan jabatan sebagai Ketua Umum MUI pada 2020. Namun karena KH Ma"ruf Amin dilantik sebagai Wakil Presiden maka otomatis jabatan KH Ma"ruf Amin sebagai Ketua MUI bisa langsung mundur.
"Kalau mengikui aturan organisasi bisa selesai pada saat pelantikan. Nanti bisa saja tunjuk Pelaksana Tugas (Plt) atau seperti apa. Tapi kembali lagi semua itu tergantung perkembangan di daerah karena intinya MUI itu musyawarah mufakat," jelas Masduki.
Menurut Masduki, di dalam Rakesnas di NTB tidak ada agenda pembahasan pergantian posisi Ketua MUI. Sebab, forum tertinggi membahas pergantian posisi Ketua Umum ada di Musyawarah Nasional. Sementara Rakernas sebagai forum di bawah Munas sifatnya akan membahas program-program kerja MUI ke depan.(plt/ant)
