DEMOKRASI.CO.ID - Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Kepresidenan, Senin (21/10) untuk mengisi pos kementerian di Kabinet Kerja II.
Tawaran inipun sudah disambut positif oleh jenderal polisi bintang empat ini dengan memutuskan mundur dari institusi Korps Bhayangkara.
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang ditelusuri Kantor Berita Politik RMOL dari laman resmi KPK di elhkpn.kpk.go.id pada Selasa (22/10), Tito terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 17 Maret 2016.
Mantan Kapolda Metro Jaya ini tercatat memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 10.291.675.823. Adapun, harta yang dimiliki Tito terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak.
Tito memiliki harta tak bergerak berupa 12 bidang tanah yang tersebar di sejumlah daerah mulai dari Palembang, Jakarta Selatan, hingga Singapura dengan taksiran total Rp 11.297.741.000.
Kemudian, Tito juga tidak tercatat memiliki harta bergerak berupa alat transportasi. Dia memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 160 juta serta giro dan setara kas senilai Rp 1.827.719.823.
Tito juga tercatat memiliki utang senilai Rp 2.993.785.000 dengan rincian utang dalam bentuk pinjaman barang sebesar Rp 2.917.785.000 dan utang dalam bentuk kartu kredit sebesar Rp 76 juta.
Total, kekayaan calon menteri Jokowi-Maruf ini mencapai Rp 10.291.675.823. (rmol)
