Oleh Tony Rosyid
Kematian 32 penduduk urban di Papua menyisakan pertanyaan; dimana negara? Negara menjadi "tertuduh" karena dianggap tak hadir untuk melindungi dan menyelamatkan rakyatnya. Banyak pihak menyesalkan mengapa pihak berwajib, terutama presiden sebagai kepala negara tak merasa bersalah dan meminta maaf kepada rakyat.
Bagaimana nasib Papua kedepan? Ketika para guru, tenaga medis termasuk para dokter, juga para pedagang, lari dan meninggalkan Papua, maka ini akan menjadi persoalan serius terkait masa depan pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat Papua.
Sebelum Papua, kasus 21-22 Mei juga meninggalkan keprihatinan. Tidak kurang dari delapan orang mati saat demonstrasi. Beberapa diantaranya remaja. Itu data resmi dari rumah sakit di DKI. Anies Baswedan umumkan data itu sebagai pertanggungjawaban publik. Di era keterbukaan, rakyat berhak untuk mendapat informasi itu, kata Anies. Kendati kemudian Anies dibully. Siapa yang ngebully Anies? Silahkan dianalisis sendiri.
Soal berapa jumlah korban sebenarnya yang meninggal, masih simpang siur. Korban atau perusuh? Soal istilah, bergantung siapa mendukung siapa. Rakyat menunggu respon presiden untuk memberi penjelasan atau setidaknya menjenguk keluarga korban yang meninggal. Sayangnya, Istana hanya memanggil lelaki tengah baya yang mengaku isi tokonya dicuri. Entah siapa pencurinya, apa saja yang dicuri dan berapa kerugiannya, gelap!
Hanya berjarak sekitar empat bulan, giliran dua mahasiswa Kendari tewas. Kabarnya, yang satu tertembak di dada, dan satunya lagi di kepala. Door.... Mati! Peluru siapa? Polisi telah melakukan investigasi. Hasilnya? Sejumlah anggota kabarnya sudah dipecat. Jika ada atasan yang ikut terlibat, mesti dapat vonis yang sama. Ini mesti jadi SOP yang konsisten. Dengan begitu, rakyat akan berangsur pulih kepercayaannya.
Jika kita mau membuat perbandingan dengan era Habibie, era Gus Dur, era Megawati atau era SBY, tingkat kematian rakyat baik dari sisi jumlah maupun kasus, maka di era Jokowi ini nampak paling dramatis. Untuk menyelenggarakan pemilu saja harus memakan korban sekitar 700 petugas pemilu. Data persisnya mesti divalidasi. Sejak kasus 21-22 mei, data petugas pemilu yang saat itu terus naik angka kematiannya mendadak sepi dari berita. Gak tahu bagaimana nasib seribuan petugas pemilu yang dirawat di rumah sakit. Sembuhkah? Atau ada yang menyusul teman-temannya?
Seandainya 1998 Pak Harto bertahan dan tak mengambil keputusan untuk mundur, entah berapa mayat yang akan jadi berita. Tapi, Pak Harto tak ingin korban bertambah. Dia pilih mundur demi masa depan bangsa. Inilah jiwa kenegarawan Pak Harto. Sosok yang sekarang mulai dirindukan kembali karena murahnya harga pangan dan BBM. "Enak Jamanku to..." Semoga beliau damai di alam sana.
Begitu juga dengan Gus Dur. Saat di-impechmen, Gus Dur tahan semua kekuatan pendukungnya, terutama Banser. Andai saja Gus Dur memaksa bertahan dan massa pendukung fanatiknya dibiarkan membuat perlawanan, boleh jadi akan terjadi konflik horizontal. Faktanya, tak ada satupun nyawa melayang. Karena Banser saat Gus Dur presiden, mereka patuh dan loyal pafa pada ulama. Konsisten dalam menjaga nama baik organisasi NU.
Saat ini, banyak pihak menyayangkan ada sejumlah oknum, sekali lagi "oknum" yang suka menghalangi pengajian ulama. Alasannya, karena ulama dianggap menebar fitnah dan bagian dari Islam radikal. Tapi, itu saat pemilu. Pemilu selesai, nyaris gak ada lagi persekusi ulama. Kenapa hanya saat pemilu? Jangan tanya gue dong...
Reformasi yang identik dengan nafas demokrasi saat ini semakin kehilangan gairahnya. Satu persatu pilarnya mulai dirobohkan. Pers tak leluasa lagi menyusun berita. Berupaya tak menyinggung kekuasaan, karena bisa jadi petaka. Tidak juga menurunkan berita yang menguntungkan lawan dari penguasa. Anies Baswedan termasuk Gubernur DKI yang hasil kerjanya jarang diberitakan. Apakah ia teridentifikasi sebagai lawan politik istana? Allahu A"lam.
Para mahasiswa kabarnya ditekan melalui forum rektor yang saat ini sudah beralih fungsi menjadi egen-agen istana. Siapa yang demo mulai diidentifikasi, bahkan sebagian terancam status akademiknya.
Mereka yang berupaya kritis terhadap pemerintah tersandera oleh berbagai kasus hukum. Yang tak tersandera mendapat tekanan. Inilah sejumlah pilar demokrasi yang mulai ambruk.
Buzzer-buzzer bayaran bekerja dengan masif untuk memenangkan opini, mendelegitimasi setiap fakta yang berpotensi merugikan pihak kekuasaan. Medsos menjadi arena kompetisi hoak. Rakyat disuguhi berita-berita yang tak nyata. Lambat laun keadaan ini akan membuat rakyat semakin apatis terhadap informasi apapun. Saat ini, sulit membedakan mana berita benar, mana berita hoak. Aparat seringkali berat sebelah dalam membacakan pasal di dalam undang-undang tentang ujaran kebencian.
Revisi UU KPK seolah telah menyempurnakan proses pelumpuhan hukum di Indonesia. Setelah institusi hukum yang ada telah bertahun-tahun dalam kendali kepentingan, rakyat nyaris hanya berharap kepada KPK. Institusi terakhir yang masih bisa dipercaya. Tapi kini, giliran KPK yang juga harus menghadapi sakaratul maut.
Belum lagi persoalan ekonomi yang harus dihadapi untuk tahun-tahun kedepan. Semua kebutuhan, termasuk BBM, listrik, asuransi (BPJS) dan harga bahan pokok terus naik. Hutang negara naiknya gak kira-kira. Negara terseok-seok untuk membayar cicilan plus bunganya. Sementara elit di lingkaran istana tak mau tahu. Terus bertengkar merebutkan jatah ganimah sebagai hasil perjuangan di pilpres kemarin.
Miris! HAM, demokrasi, hukum dan ekonomi makin hari makin lumpuh. Rakyat takut menyuarakan pendapat dan ikut berpartisipasi dalam urusan negara. Tuduhan teroris dan makar terus menghantui. Hukum tak lagi bisa sepenuhnya diharapkan sebagai pelindung kebenaran. Media dibungkam. Mahasiswa ketakutan. Akademisi dan ulama tak lagi bisa bicara. Oposisi semakin sempit ruangnya. Sementara ekonomi memburuk, harga-harga kebutuhan terus naik dan daya beli rakyat menurun. Ada tanda-tanda sebagian rakyat mulai frustasi. Kompleksitas masalah belum tampak solusinya. Entah, mau dibawa kemana negeri ini?
Chicago USA, 7/10/2019 (*)
