DEMOKRASI.CO.ID - Narasi inkonstitusional menurunkan Presiden Joko Widodo dan pengagalan rencana pelantikan presiden dan wakil presiden yang terdapat dalam aksi mahasiswa beberapa waktu lalu disesalkan oleh Koalisi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) DKI Jakarta.
Presiden Mahasiswa Universitas Islam Attahiriyah (Presma Uniat), Abdurrahman mengatakan, gerakan mahasiswa murni tidak ada inisiasi untuk menggulingkan kekuasaan atau bahkan menunda pelantikan Presiden.
"Kami mengkritisi kebijakan atau revisi-revisi undang-undang yang kontroversial dengan masyarakat, yaitu tidak ada inisiasi mahasiswa menolak pelantikan presiden," kata Abdurrahman di Aula Universitas Islam Jakarta (UID), Jakarta, Kamis (10/10).
Pada kesempatan yang sama, Presma UID Hamdi membantah gerakan mahasiswa didompleng kepentingan tertentu lantaran aksi yang dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi kegelisahan di masyarakat.
Ibarat ada gula pasir ada semut, masyarakat Indonesia saat ini sudah mulai sadar pentingnya melihat segala problematika yang terjadi. Kita tidak bisa menafikan bahwa kesalahan besar tidak mampu melegitimasi kesalahan kecil yang kerdil," ujarnya.
Gelombang gerakan mahasiswa belakangan mencuat ke permukaan. Hal itu menyusul disahkannya RUU KPK serta sejumlah RUU kontroversial, seperti RUU KUHP, RUU Perkoperasian, RUU Pemasyarakatan, RUU Minerba, dan RUU Pertanahan. [rm]
